GenPI.co - Ada analisis dahsyat yang dikeluarkan pengamat. Wacana menunda pilpres sama dengan melawan Presiden Jokowi mulai ramai dibicarakan.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo memberi tanggapan soal inil.
Pernyataan Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dikupas semuanya.
Seperti diketahui, Bahlil mengatakan dunia usaha setuju jika Pilpres 2024 diundur. Dengan kata lain, hal tersebut akan berdampak pada bertambahnya masa jabatan Presiden Jokowi.
"Menunda Pilpres 2024 sama saja melawan Pak Jokowi, dia sendiri juga tidak ingin pemilu ini diundur atau masa jabatannya diperpanjang," ujar Kunto kepada GenPI.co, Kamis (13/1).
Menurut dia, pernyataan Bahlil tidak profesional dan proporsional. Sebab, menurutnya, sosok para pengusaha bukanlah kelompok yang seharusnya disuarakan oleh pembantu Presiden Jokowi.
"Mereka, kan, bukan minoritas yang harus disuarakan pendapatnya oleh seorang menteri," ucapnya.
Kunto juga mengatakan bahwa para pengusaha bisa secara indeoenden menyuarakan. Karena itu, menurutnya, yang perlu disorot adalah kaum minoritas.
"Yang pantas disuarakan itu, ya, mereka yang tergusur, kelompok minoritas, korban pelecehan seksual. Itu yang pantas disuarakan," katanya.
Di sisi lain, Politikus PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa konstitusi tegas menyatakan Pemilu dilaksanakan tiap lima tahun.
"Oleh karena itu, ide memundurkan atau memajukan Pemilu bertentangan dengan konstitusi," ujar Mardani.
Menurut Mardani Ali Sera, semua pihak harus percaya dengan sirkulasi kepemimpinan nasional.
Sebab, hal tersebut akan memunculkan sosok pemimpin yang melanjutkan pemerintahan Jokowi.
"Sampai 2024, Pak Jokowi sudah tepat 10 tahun. Itu waktu yang cukup untuk membuktikan kapasitas beliau sebagai presiden," tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News