GenPI.co - Pengamat politik Zaki Mubarak tak setuju jika Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berasal dari partai politik (parpol).
Pasalnya, ia menilai pemimpin dari parpol akan mengakibatkan sejumlah masalah.
"Salah satunya rentan conflict of interest," ujar Zaki kepada GenPI.co, Jumat (4/2).
Oleh karena itu, akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu meminta agar pemerintah mengabaikan rekomendasi dari parpol, termasuk PDIP.
"Nanti kuat kesan ketua IKN sekedar 'petugas partai'," lanjutnya.
Lebih lanjut, Zaki menyebut beberapa kriteria kandidat yang tepat untuk menjadi Kepala Otorita IKN.
"Jabatan tersebut sebaiknya diberikan kepada profesional atau ahli," beber Zaki.
Zaki juga sangat mendukung apabila jabatan ketua IKN diberikan kepada pakar.
Dalam hal ini, Zaki menilai bahwa para pakar lebih profesional untuk membangun ibu kota baru itu.
"Yaitu pakar dalam pembangunan serta pengelolaan infrastruktur maupun ekonomi," pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News