GenPI.co - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai wacana perpanjangan jabatan presiden sudah pernah muncul sebelumnya.
Namun saat ini, konteks dan kondisinya sangat berbeda di era Presiden Joko Widodo.
Menurut Jeirry Sumampow, wacana perpanjangan jabatan presiden akan selalu muncul di akhir periode kedua, seperti yang terjadi pada era pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Berbeda dengan Jokowi yang saat ini dukungan dari publiknya masih relatif kuat dan itu tak terjadi di masa SBY," ujar Jeirry Sumampow dalam kegiatan “Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wapres”, Senin (28/2).
Jeirry mengatakan bahwa wacana yang dikemukakan oleh tiga pimpinan partai politik itu ingin menunjukkan, bahwa Presiden Jokowi masih memiliki dukungan kuat dari publik.
"Mereka mengusulkan perpanjangan masa jabatan, mungkin sekitar dua atau tiga tahun," jelasnya.
Alasan serupa juga dikemukakan saat Akademisi Muhammad Qodari yang tahun lalu mengusulkan wacana periodesasi presiden tiga periode.
"Qodari menilai presiden tiga periode adalah solusi dari keterbelahan yang terjadi di masyarakat. Saat itu, dia mengusulkan Jokowi dipasangkan dengan Prabowo sebagai wapres," ungkap Jeirry Sumampow.
Meskipun Jokowi sudah menolak usulan tersebut, wacana itu terus dipelihara sampai awal 2022.
Beberapa menteri bahkan mendukung usulan tersebut, salah satunya adalah menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
"Bahlil mengatakan bahwa sebaiknya Jokowi menjabat tiga periode dengan alasan situasi ekonomi, karena kondisi ekonomi yang belum stabil, sementara anggaran untuk pemilu sangat mahal," beber Jeirry Sumampow.
Selain itu, para sukarelawan Presiden Jokowi juga relatif mendukung wacana presiden tiga periode.
"Beberapa minggu terakhir para kelompok sukarelawan mendukung hal itu dengan alasan perhitungan mereka, mulai dari ekonomi, aspirasi masyarakat, dan lainnya," kata Jeirry Sumampow.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News