GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang menilai alasan wacana penundaan Pemilu 2024 hanya logis dalam matematika ekonomi, bukan matematika politik.
Seperti diketahui, sejumlah menteri dan elite partai politik mengusulkan wacana penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Menurut Ngorang, wacana penundaan Pemilu 2024 berdampak luas dan tak memiliki dasar hukum.
Menurutnya, konstitusi negara jelas menyebutkan bahwa periode jabatan presiden hanya lima tahun dan maksimal dua kali menjabat.
“Jika penudaan benar dilakukan, apakah kepemimpinan Jokowi akan punya legitimasi secara hukum? Dasar hukumnya saja saat ini belum ada,” ujarnya kepada GenPI.co, Jumat (4/3).
Jika mengikuti matematika ekonomi, dua alasan tersebut memang masuk akal. Namun, secara logika politik wacana tersebut tak masuk akal.
Ngorang menegaskan wacana tersebut bertentangan dengan hukum tata negara.
“Apakah alasan itu cukup kuat untuk membuat mayoritas masyarakat menerima penundaan pemilu, yang mana pelaksanaannya melanggar konstitusi? Saya tak yakin,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ngorang mengatakan amandemen UUD 1945 harus dilakukan jika para menteri dan elite partai politik tetap ngotot melaksanakan wacana tersebut.
Namun, melakukan amandemen UUD 1945 sama saja dengan membuka kotak pandora, karena akan muncul berbagai masalah baru.
“Lalu, apakah ada jaminan setelah jabatan presiden diperpanjang selama 1-2 tahun, pembangunan ekonomi meningkat? Belum tentu,” katanya.
Ngorang pun juga mempertanyakan kepentingan politik di bawa wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden itu.
“Sebab, para menteri dan elite politik ini mewacanakan sesuatu yang secara moral politik itu tak bagus,” paparnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News