GenPI.co - Pengamat Politik Sidratahta Mukhtar buka-bukaan turut merespons terkait cuitan Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono soal Ibu Kota Negara alias IKN.
Menurut Sidratahta, bahwa ada beberapa hal yang harus dipahami soal pandangan Arief Poyuono dalam cuitannya di media sosial.
"Pertama, pendapatnya menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan atas pemindahan ibu kota belum disertai dengan prasyarat strategis," kata Sidratahta kepada GenPI.co, Minggu (6/3).
Prasyarat tersebut, pertama, proses politik konvensional sebagaimana selama ini antara presiden dan DPR.
"Kedua, nantinya akan ada potensi kontestasi visi dan misi capres antara pro IKN dan kontra IKN," jelas Sidratahta.
Dosen Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu mengatakan, pro dan kontra itu menjadi pelajaran semua pihak sebagai bangsa untuk pengambilan keputusan jangka panjang.
"Pemindahan ibu kota harus dengan rencana induk nonRPJMN, tapi dengan rencana jangka panjang, misalnya 50 tahun dan 100 tahun Indonesia," ungkap Sidratahta.
Sebelumnya, Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono memprediksi nasib pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.
Menurut Arief Poyuono, pembangunan IKN baru yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan batal saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser nanti.
Arief Poyuono mengatakan presiden baru nantinya tak ingin melanjutkan IKN dan kemungkinan bisa mengubah UU IKN.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News