GenPI.co - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai ucapan Menko Polhukam Mahfud MD soal penundaan pemilu 2024 tak jaminan senada dengan Presiden Jokowi.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD membantah adanya pembahasan penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden.
"Karena bisa saja nanti presiden berbeda dengan apa yang dimaksud Mahfud, terlebih sebelumnya Jokowi mengapresiasi wacana itu sebagai upaya kebebasan berpendapat," kata Dedi Kurnia Syah dalam keterangannya, Selasa (8/3).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu, menegaskan sebelum ada pernyataan langsung dari Presiden Jokowi tentang penolakan pemilu ditunda, maka belum ada jaminan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Perlu diingat bahwa yang disampaikan Presiden Jokowi sebelumnya sebatas kepatuhan pada konstitusi.
“Itu artinya konstitusi miliki peluang diubah. Dan juga, Jokowi telah terbukti inkonsisten dalam statemen," katanya.
"Apalagi Jokowi banyak janji yang tidak terbukti," sambungnya.
Sementara itu, pendiri KedaiKopi Hendri Satrio, mengungkapkan bantahan Mahfud MD soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi dinilai belum cukup.
Menurut Hendri, Mahfud harusnya berani mengingatkan pihak-pihak yang berada di lingkaran utama Istana, dalam hal ini orang dekat Jokowi, soal wacana yang telah bikin gaduh di masyarakat itu.
"Seharusnya Pak Mahfud memperingatkan lingkaran satu Istana untuk tidak lagi mengorkestrasi isu-isu yang ada kaitannya dengan penundaan Pemilu atau penambahan masa jabatan presiden," kata Hendri Satrio di Jakarta, Selasa (8/3).
Hal Itu penting, kata Hendri, dalam rangka memastikan tidak ada lagi pihak-pihak di ring-1 Istana yang menggoda Presiden Jokowi larut dalam upaya melanggengkan kekuasaan.
"Harusnya Mahfud MD tegas Supaya tidak ada lagi satu pun pihak-pihak dalam lingkaran istana haus kekuasaan," pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News