GenPI.co - Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKopi Kunto Adi Wibowo blak-blakan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menaati konstitusi dan demokrasi sekaligus.
Menurut Kunto Adi Wibowo, pernyataan Jokowi yang memperbolehkan usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidaklah tepat.
Pasalnya, kata Kunto Adi Wibowo, pemerintah selalu berkoar-koar mengatakan demokrasi harus tetap mematuhi hukum.
"Sekarang giliran Pak Jokowi yang harus mematuhi hukum. Demokrasi tidak bisa dimaknai secara bebas tanpa batas atau liberal," jelas Kunto Adi Wibowo kepada GenPI.co, Sabtu (12/3).
Kunto Adi Wibowo mengaku khawatir, pernyataan Jokowi yang menyebut wacana usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sebagai demokrasi.
"Saya khawatir, kita enggak lagi berpancasila, saya khawatir kita jadi demokrasi liberal kalau dibiarkan ke mana-mana," kata Kunto Adi Wibowo.
Kunto Adi Wibowo mengingatkan, bahwa identitas bangsa Indonesia yang sejati adalah Pancasila dan harus mematuhi apa yang ada di dalam undang-undang dasar, hukum, dan kesepakatan normatif.
"Kalau kekuasaan ini tidak dibatasi, baik dalam artian periode dan wewenang, tidak akan ada itu namanya demokrasi yang ada justru otoritarianisme," ungkap Kunto Adi Wibowo.
Menurut Kunto Adi Wibowo, demokrasi adalah prinsip dan pondasi yang paling utama. Sedangkan kebebasan berpendapat merupakan salah satu tiang demokrasi.
"Tiangnya harus ada di pondasi, kalau pondasinya ambruk percuma punya tiang demokrasi," imbuhnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News