GenPI.co - Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut rakyat ingin pemilu ditunda merupakan sesuatu yang wajar.
Pasalnya, menurut dia, rezim hari ini telah mendominasi koalisi pemerintah dan memiliki peluang untuk menunda pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
“Hanya saja, risikonya cukup besar. Negara ini akan hadapi kembali kelamnya demokrasi sebagaimana Orde Baru,” ujarnya kepad GenPI.co, Senin (14/3).
Seperti diketahui, sebelumnya Luhut mengatakan bahwa dirinya menyerahkan keputusan penundaan pemilu kepada MPR dalam wawancaranya bersama Deddy Corbuzier.
Dedi menilai wacana penundaan pemilu berpotensi menjerumuskan Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan penyalahgunaan demokrasi dalam wujud gratifikasi konstitusional.
Sebab, kata Dedi, penundaan Pemilu 2024 sama dengan penambahan kekuasaan tanpa restu dari rakyat Indonesia.
“Padahal sebelumnya dia tegas menolak wacana berbau kekuasaan dan menambah periode presiden, tetapi kali ini sebaliknya,” kata dia.
Menurut Dedi, saat ini Jokowi sangat menikmati wacana yang digulirkan terkait penundaan pemilu.
Dedi juga menduga isu tersebut sengaja digulirkan dari pihak istana.
“Sikap Luhut yang seolah menjadi jubir parpol saja tidak mendapat teguran apa pun dari presiden, ini penanda kuat bahwa dia yang mengendalikan Jokowi,” tegasnya.
Dirinya juga mengaku khawatir wibawa Jokowi akan tergerus apabila mengikuti arah wacana penundaan pemilu yang terus bergulir. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News