Soal Undangan Rakor Isu Penundaan Pemilu, Begini Kata Mahfud MD

GenPI.co - Undangan rapat koordinasi (rakor) terkait isu penundaan Pemilu 2024 dan isu calon penjabat kepala daerah beredar ke publik. 

Undangan itu berkop Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Adapun undangan itu ditujukan kepada Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan untuk menjadi narasumber.

BACA JUGA:  Tolak Penundaan Pemilu, Demokrat Sebut Pemerintah Salah Tafsir

Rakor itu rencananya akan digelar di salah satu hotel di Balikpapan pada Senin (21/3) pukul 13.30 WIB.

Menanggapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, acara tersebut dilakukan untuk menjawab isu penundaan pemilu yang beredar. 

BACA JUGA:  Sosiolog UI Bongkar Penundaan Pemilu 2024: Oligarki Makin Bahaya

"Jadi, itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu tidak akan memengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada 2024," kata Mahfud di Jakarta, Jumat (18/3). 

Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tetap berpegang kepada konstitusi terkait jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024.

BACA JUGA:  Pengamat Ungkap Rahasia Luhut soal Tunda Pemilu, Mengejutkan!

Artinya kata Mahfud Pemilu 2024 tetap akan digelar sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 

"Pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak," kata Emrus. 

Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membahas soal penundaan Pemilu 2024. 

"Isu yang berkembang itu ialah isu politik di luar agenda tugas pemerintah," kata Mahfud. (*)