GenPI.co - Pakar komunikasi dan politik Emrus Sihombing membeberkan perbedaan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal itu disampaikan Emrus untuk merespons isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan oleh Luhut.
Luhut mengeklaim mempunyai big data suara 110 juta pengguna media sosial yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
"Ini, lah, bedanya. Jokowi adalah seorang negarawan yang taat konstitusi," ujar Emrus kepada GenPI.co, Sabtu (18/3).
Tentu bukan tanpa alasan Emrus menyebut Jokowi sebagai negarawan yang taat konstitusi.
Pasalnya, Jokowi menjadikan konstitusi sebagai landasan berbangsa dan bernegara.
"Berbeda dengan Pak Luhut yang politikus yang memang berpikir secara politik," kata Emrus.
Pernyataan yang ingin menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden menunjukkan bahwa Luhut bukan seorang negarawan.
Pasalnya, secara konstitusi, masa bakti seorang presiden hanya diperbolehkan maksimal dua periode.
"Jika ada yang mengusulkan untuk penundaan pemilu, artinya ingin melanggar konstitusi,” jelasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News