GenPI.co - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Indonesia berpotensi menjadi negara otoriter.
Dia mengatakan hal itu dalam menanggapi dijadikan tersangkanya aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiayat.
Keduanya berurusan dengan hukum setelah dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait pencemaran nama baik.
"Labelnya seakan-akan masih demokratis. Padahal, pada praktiknya bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi," ujar Herzaky kepada GenPI.co, Jumat (25/3).
Oleh sebab itu, lanjut dia, Partai Demokrat akan terus bersuara di parlemen untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman ke publik.
"Situasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja dan kita harus berbuat sesuatu. Bukan diam saja," tegasnya.
Dirinya juga mengimbau para pejabat negara agar tidak alergi terhadap kritik yang dilontarkan masyarakat.
"Buka ruang untuk berdialektika agar mendapatkan pendapat yang berbeda. Selama data dan fakta tersebut bisa dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Menurutnya, dialog dan pembicaraan di ruang publik bisa semakin berkualitas apabila perbedaan pendapat dihargai.
"Ini negara demokrasi, pejabat publik mesti siap dikritik. Seharusnya mereka menjadi teladan dalam berdemokrasi, bukan malah menjadi bagian yang menggerogotinya," kata Herzaky.
Menurut Herzaky, mengatakan bahwa perdebatan dan argumen tidak boleh dibawa ke ranah hukum.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News