GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa pihak lembaga antirasuah telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Politikus Partai Demokrat Andi Arief.
Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Andi Arief rencananya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pengadaan barang jasa dan perizinan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Abdul Gafur Mas'ud dan 4 orang lainnya sebagai tersangka.
"Kasus suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur, tahun 2021-2022," ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Senin (28/3).
Ali Fikri meyakini Andi Arief akan kooperatif hadir untuk diperiksa oleh tim penyidik lembaga antirasuah.
Namun, dirinya menegaskan bahwa ada mekanisme hukum yang akan dilakukan, jika seseorang terpanggil tak memenuhinya.
"Kalau berbicara soal mekanisme hukum, ada mekanisme pemanggilan. Jika satu kali pemanggilan tidak hadir, tentu akan kami lakukan pemanggilan ulang," tegas Ali Fikri.
Selain itu, kata Ali Fikri, ada langkah-langkah hukum berikutnya terhadap saksi yang sengaja tidak hadir.
"Kami sudah telusuri juga surat pemanggilan terhadap yang bersangkutan tertanggal 23 Maret 2022. Sudah diterima di tanggal 24. Alamat yang kami miliki, ada di Cipulir," jelas Ali Fikri.
Sebelumnya, KPK juga menetapkan 4 orang sebagai tersangka selain Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Abdul Gafur Mas'ud dalam kasus ini.
Keempat sosok tersebut, yakni Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.
Kemudian ada pula Plt. Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News