GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai bahwa presidential threshold (PT) 0 persen sebenarnya bisa menguntungkan banyak pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pasalnya, Ganjar masih bergantung pada restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju dalam Pilpres 2024.
“Tidak tahu benar atau tidak, tetapi Megawati katanya tak akan percaya sama siapa pun, kecuali Puan Maharani,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Rabu (30/3).
Oleh karena itu, jika Puan tetap tak suka pada sang gubernur Jateng, seumur hidup Ganjar tak akan bisa menjadikan PDIP sebagai kendaraan politik menuju Pilpres 2024.
“Di situ saya melihat peluang agar presidential threshold (PT) 0 persen untuk dikabulkan MK, tetapi aneh bin ajaib, malah ditolak,” ungkapnya.
Refly mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) juga turut menolak legal standing partai politik yang sebenarnya sudah dilandasi oleh badan hukum.
“Ditolak pula oleh para hakim, dianggap (calon independen, red) tak pernah jadi peserta pemilu dan tak potensial dirugikan,” katanya.
Advokat itu pun mempertanyakan alasan MK menyatakan bahwa calon independen yang tak pernah ikut pemilu tak berpotensi dirugikan dalam proses pemilu.
“Kalau calon itu sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu dan tidak menang, sudah pasti rugi. Saya sampai tepok jidat berkali-kali dengan putusan MK,” paparnya.
Namun, Refly pun mengaku sudah lepas tangan dan membiarkan MK untuk mengambil keputusan yang dinilai enak saja oleh lembaga hukum itu.
“Suka-suka MK saja. Lama-lama putusan MK tak lagi paradigmatik dan hanya didasarkan oleh selera kekuasaan,” ungkapnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News