GenPI.co - Direkutur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Rudi S Kamri turut bersuara tekait dugaan korupsi yang menyeret kader Partai Demokrat, Abdul Gafur Mas'ud.
Menurut dia, Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur tampak ingin mencolek pimpinan Partai Demokrat dalam lingkaran korupsi tersebut.
"Memang sudah ada bantahan soal aliran dana korupsi itu dari Partai Demokrat. Namun, bukan berarti KPK diam setelah Abdul Gafur mengucapkan dana itu akan diserahkan ke DPP Partai Demokrat," ujar Rudi kepada GenPI.co, Jumat (1/4).
Rudi menjelaskan skema korupsi Abdul Gafur terbuka lebar demi kekuasaan lebih di Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menurut dia, Abdul Gafur berencana menguasai beragam proyek di Kalimantan Timur, termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Dia bawa uang diduga untuk mengamankan posisinya dalam pemelihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Sebab, IKN Nusantara juga ada di wilayahnya," jelasnya.
Oleh karena itu, Rudi mengapresiasi langkah KPK yang telah menangkap koruptor yang mengincar proyek IKN Nusantara.
Rudi menilai, kasus korupsi Abdul Gafur seharusnya diselidiki lebih dalam mengenai keterkaitan Partai Demokrat.
"Saya rasa KPK harus bergerak menindaklanjuti dugaan korupsi ini. Jadi, Partai Demokrat juga harus bersiap mengklarifikasi apa pun yang menjadi pertanyaan KPK," tuturnya.
Selain itu, Rudi mengimbau pimpinan Partai Demokrat agar angkat suara terkait korupsi Abdul Gafur Mas'ud yang diduga mengarah ke proyek IKN Nusantara. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News