GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin hari makin otoriter.
Hal tersebut disampaikan Refly merespons hasil survei Indikator Politik yang menunjukan bahwa publik makin takut sampaikan pendapat.
“Ini tak ada kaitan dengan benci atau tidak benci. Ini adalah cara untuk menjaga agar jangan sampai Indonesia jatuh ke jurang otoritarianisme,” ujarnya dalam kanal YouTube Refly Harun, Senin (4/4).
Refly bahkan mengungkapkan dirinya kerap tak nyaman menyampaikan kritik.
Sebab, Refly merasa ada pihak yang tengah mengintip kelemahan dirinya.
“Otoritarianisme itu ditandai dengan penguasa yang tak mau dengar kritik, aparat penegak hukum makin menguat perannya, dan TNI kembali ingin merambah dunia politik,” ungkapnya.
Advokat itu menegaskan tanda-tanda tersebut sangat berbahaya bagi keberlangsungan komitmen Reformasi 1998.
“Reformasi itu menumbangkan rezim otoriter Orde Baru yang ditopang oleh kekuatan ABRI, Birokrasi, dan Golkar,” paparnya.
Lebih lanjut, Refly menilai bahwa pemerintah saat ini juga kerap mengalihkan kritik masyarakat kepada pemerintah menjadi konflik horizontal.
“Misalnya, kasus Habib Bahar, Edy Mulyadi, Habib Rizieq, dan lain sebagainya. Ini adalah penggunaan undang-undang yang tidak sehat,” tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News