GenPI.co - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pembangunan pelabuhan, bandara, prasarana kereta api di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) belum masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2022.
Menurut Budi Karya Sumadi, pembangunan tersebut masih dilakukan pembahasan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Budi Karya Sumadi menggarisbawahi fokus pembahasan adalah terkait dengan prasarana bandara, pelabuhan dan prasarana kereta api.
"Itu semua masih dalam pembahasan, belum ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sekarang," jelas Budi Karya Sumadi di Gedung DPR RI, Senin (4/4).
Kebijakan penataan ruang di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur telah diatur dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN.
Oleh sebab itu, dibutuhkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik yang memadai.
Pada dokumen draf Perpres yang dikutip GenPI.co, perjalanan di IKN 80 persen ditargetkan menggunakan transportasi publik.
"Penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik untuk memenuhi target 80 persen perjalanan menggunakan transportasi publik," bunyi pasal 6 ayat 3 huruf d Perpres.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan tiga strategi guna memenuhi target 80 persen perjalanan dengan transportasi publik.
Pertama, mengembangkan sistem transportasi massal berbasis jalan dan rel yang melayani seluruh wilayah perencanaan (WP) di IKN.
"Kedua, memadukan penyediaan sistem prasarana dan aksesibilitas untuk mendukung terwujudnya struktur ruang yang efektif dan efisien," katanya.
Ketiga, mengembangkan sarana integrasi antarmoda pada simpul-simpul transit.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News