GenPI.co - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai sentilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri bicara soal penundaan pemilu belum menyelesaikan masalah.
Menurut Ari, segala kemungkinan politik masih bisa saja terjadi. Isu tersebut bahkan masih bisa dimainkan oleh aktor selain menteri atau di luar pemerintahan.
“Pernyataan Presiden Jokowi belum ‘case closed clearly’ dalam urusan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden”, ujarnya dalam diskusi daring, Jumat (8/4).
Senada dengan Ari, Peneliti PARA Syndicate Virdika Rizky Utama menilai pernyataan Presiden Jokowi itu dinilai masih belum jelas dan tegas.
“Kalimatnya masih bersayap dan masih memberikan celah untuk para elite melakukan manuver politik,” kata Virdi.
Lebih lanjut, Virdi juga menilai komunikasi politik yang terjadi di era Jokowi ini merupakan yang terburuk pasca-reformasi.
“Dalam konteks penambahan periode masa jabatan ini (presiden) tidak bisa tegas, dalam hal lain juga para menteri kerap tak sejalan dengan presiden,” ungkapnya.
Penulis buku “Menjerat Gus Dur” itu mengungkapkan wacana penambahan masa jabatan presiden dan amandemen UUD juga hanya mewakili kepentingan elite politik.
Menurut Virdi, para pebinis atau oligarki yang juga menjadi menteri di era Jokowi ini merasa tengah mengalami kerugian bisnis akibat pandemi covid-19.
Hal itu lalu mereka manfaatkan dengan melakukan konsolidasi kekuatan untuk tambah masa jabatan presiden. Tentunya, dengan harapan masa jabatan para menteri itu juga bertambah.
“Jadi pelaksanaan pemilu harus sesuai konsitutusi, UU, serta keinginan publik, yaitu pada Februari 2024,” paparnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News