GenPI.co - Poltikus PKS Mardani Ali Sera mengomentari soal Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang bicara soal big data terkait orang-orang yang menginginkan penundaan pemilu.
Mardani mempersilakan jika ada masyarakat yang ingin melaporkan Luhut.
Seperti diketahui, sebelumnya Luhut diduga menyebarkan berita bohong dan membuat keonaran setelah mengeklaim ada 110 juta orang yang menginginkan penundaan pemilu.
“Terkait hukuman, monggo aparat yang berwenang. Kalau ada yang ingin melaporkan juga silahkan,” ujar Mardani Ali Sera kepada GenPI.co, Kamis (14/4).
Namun, menurut Mardani, Luhut harus mempertanggungjawabkan klaim terkait big data kepada masyarakat luas.
“Soal etika kepemimpinan, dia mesti transparan dan akuntabel, apalagi Luhut seorang pejabat negara,” tuturnya.
Menurut Mardani, data yang dimiliki Luhut perlu dibuka agar ada diskusi dan bisa dianalisa oleh para peneliti.
“Mestinya dibuka saja, kalau sudah jadi isu publik. Biar diskusinya tuntas, data dibalas data, analisa dibalas analisa,” ucap Mardani.
Dirinya menilai hal tersebut adalah cara terbaik agar kebisingan terkait polemik adanya dugaan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode mereda.
Sebelumnya Luhut menolak membeberkan isi Big Data yang dia klaim di depan mahasiswa Universitas Indonesia (UI).
Dalam kesempatan tersebut, Luhut mengatakan dirinya memiliki hak untuk menyimpan informasi terkait isi Big Data.
“Kamu enggak berhak juga menuntut saya. Sebab, saya juga punya hak untuk tidak memberitahu,” ujar Luhut Binsar di depan massa mahasiswa UI. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News