GenPI.co - Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menyoroti perihal Kementerian Keuangan yang baru saja mencairkan anggaran Pemilu 2024, yakni Rp 3,6 triliun dari total kebutuhan Rp 8,61 triliun.
Sementara itu, tahapan pemilu sudah dimulai per 1 Agustus 2022 dengan mulai mendaftarnya partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2024.
"Jadi, pemerintah tidak boleh mengatakan belum ada anggaran untuk itu," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Selasa (9/8/2022).
Sebab, jika tidak memenuhi hal tersebut, akan menjadi aib bagi pemerintah.
"Pemerintah akan dinilai tidak becus karena abai terhadap pemilu," jelasnya.
Akademisi dari Uniersitas Esa Unggul itu menambahkan, pemilu sudah menjadi kegiatan rutin lima tahunan.
"Yang mana anggarannya seharusnya sudah disiapkan jauh-jauh hari," tegas dia.
Presiden RI Jokowi juga harus segera memerintahkan Menteri Keuangan untuk mencairkan anggaran yang dibutuhkan KPU dan Bawaslu.
"Hanya dengan begitu, Jokowi bakal dinilai komit melaksanakan pemilu, sekaligus melaksanakan demokrasi," ungkap dia.
Jamiluddin menuturkan Presiden Jokowi tentu tidak ingin dinilai sengaja memperlambat mencairkan anggaran agar pemilu nantinya tertunda.
"Penilaian demikian tentunya akan dihindari Jokowi dengan segera mungkin mencairkan anggaran pemilu," tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News