Politik Uang Akan Menghantui Pemilu di Indonesia

GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan politik uang akan selalu menghantui pemilu di Indonesia.

Hal tersebut dia ucapkan untuk menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait politik uang Pemilu 2024 yang tak bisa dihindari.

“Khususnya pada level-level pilkada yang nyaris langsung berbenturan dengan pemilih yaitu rakyat,” ujar Adib kepada GenPI.co, Sabtu (22/10).

BACA JUGA:  Selama Kemiskinan Masih Ada, Politik Uang di Indonesia Tak Bisa Dihapuskan

Menurutnya, hal tersebut merupakan realita yang harus dihadapi setiap pemilihan langsung di tanah air.

“Sebab, oligarki politik dan ekonomi di Indonesia itu kuat. Orang yang punya jaringan penguasa-penguasa partai dengan sangat mudah melakukan hal itu,” tuturnya.

BACA JUGA:  Masyarakat Bakal Tergiur Politik Uang pada Pemilu 2024, Ini Alasannya

Dirinya lantas memberikan contoh. Salah satunya, yakni penggunaan uang untuk mendapatkan nomor urut caleg dalam pilkada.

“Orang yang punya duit banyak bisa berkontestasi. Selain itu, oligarki politik juga punya kedekatan dengan dinasti pasti diusung,” ucapnya.

BACA JUGA:  Soal Politik Identitas Jelang Pemilu 2024, Yahya Cholil Staquf: PBNU Akan Melawan

Dengan demikian, Adib mengatakan kompetensi yang dihasilkan dalam pemilihan langsung tidak maksimal diberikan kepada rakyat.

“Contohnya dinasti di Banten, apa bisa orang diluar restu mereka bisa naik? Susah. Melawan mereka pun juga akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” ujar Adib.

Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud MD mengaku ragu penyelenggaraan Pemilu 2024 terselenggara dengan substantif karena ada politik uang.

Meksi demikian, dirinya menilai hal tersebut harus dilalui hingga Indonesia memiliki pemilihan langsung yang bersih.

“Itu (politik uang, red) akan terjadi pada 2024, tetapi harus dilalui sampai akhirnya nanti Pemilu itu makin lama makin baik," ujar Mahfud MD.(*)