GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menduga teguran lisan yang diberikan PDIP untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan drama politik.
Seperti diketahui, sanksi tersebut merupakan buntut dari kesiapan orang nomor satu di Jawa Tengah itu untuk menjadi seorang presiden.
"Saya meyakini hal tersebut lantaran kejadian tersebut sama seperti Pilpres 2014," ujar Adib kepada GenPI.co, Rabu (26/10/2022).
Menurutnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi sanksi lisan agar nama Ganjar jadi perbincangan seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum menuduki kursi RI 1.
"Bu Mega itu negarawan yang memberikan kursi dua kali kepada Jokowi. Saya yakin beliau akan mengulangi kisah tersebut," ungkapnya.
Adib juga menduga siasat tersebut dilakukan lantaran Megawati sudah menghitung kesempatan PDIP memenangkan pilpres 3 kali berturut –turut.
"Bu Mega tidak akan mau berspekulasi memberikan tiket kepada Keua DPR Puan Maharani dengan risiko yang tinggi," ucapnya.
Selain itu, dirinya menyadari Ganjar akan tetap dicalonkan sebagai presiden lantaran punya elektablitas yang baik.
Dengan demikian, Adib merasa PDIP tidak akan kesulitan dan akan segera menemukan formula yang pas agar bisa menenangkan Pilpres 2024.
"Jadi, istilahnya Ganjar Pranowo itu dianiaya terlebih dahulu agar dia bisa meroket. Itu merupakan strategi PDIP untuk membawa nama Ganjar lebih tinggi," kata dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News