Disebut Kurang Kredibel, Lembaga Survei Pilpres Harus Diawasi

30 Oktober 2022 18:10

GenPI.co - Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menyoroti banyak lembaga survei yang merilis hasil surveinya berbeda satu sama lain.

Padahal, menurutnya sampel dan waktu pelaksanaan surveinya hampir relatif sama.

Salah satunya yakni hasil survei Charta Politica Indonesia dan Litbang Kompas.

BACA JUGA:  Hasil Survei SMRC, Agama Ikut Tentukan Pemilih dalam Pilpres

"Charta Politica Indonesia melaksanakan survei 6-13 September dengan 1220 responden, Litbang Kompas 24 September-7Oktober dengan 1200 responden tetapi hasilnya berbeda," ungkapnya kepada GenPI.co, Minggu (30/10).

Charta Politica Indonesia merilis tiga besar elektabilitas partai politik, yaitu PDIP 21,4 persen, Gerindra 14,8 persen, dan Golkar 9,3 persen.

BACA JUGA:  Survei SMRC: Tidak Seperti Ganjar, Puan Kurang Bisa Angkat Nama PDIP

Dilain pihak, Litbang Kompas merilis elektabilitas tiga besar partai politik, yaitu PDIP 21,1 persen, Gerindra 16,2 persen, dan Partai Demokrat 14,0 persen.

"Jadi, untuk urutan 1 dan 2, dua lembaga survei itu sama menempatkan PDIP dan Gerindra. Namun, untuk urutan ketiga berbeda," lanjutnya.

BACA JUGA:  Survei SPIN: Elektabilitas Prabowo Subianto Tertinggi, Disusul Anies dan Ganjar

Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menyoroti Charta Politica Indonesia menempatkan elektabilitas Partai Demokrat pada peringkat enam (6,6 persen), sementara Litbang Kompas menempatkan Golkar peringkat empat (7,9 persen).

Jadi, dari dua lembaga survei itu terlihat hasil survei untuk Partai Demokrat selisihnya cukup besar, yaitu 7,4 persen. 

"Perbedaan hasil tersebut tentu menarik dipersoalkan karena seharusnya temuannya juga tidak jauh berbeda.

Untuk itu, lembaga survei tentunya perlu menjelaskan kenapa hasilnya kerap jauh berbeda dengan lembaga lainnya. 

"Penjelasan itu diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei tetap terjaga," ucapnya. 

Oleh karena itu, harus ada yang mengawasi lembaga survei agar tetap dalam koridor ilmiah.

"Tentu lembaga tersebut harus terdiri orang-orang yang independen dan berintegritas," tegasnya. 

Hanya dengan begitu, lembaga survei dapat dipastikan bekerja sesuai prinsip ilmiah. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Hafid Arsyid Reporter: Annissa Nur Jannah

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co