Ketua BP2MI Izin Ke Jokowi Soal Lawan Tempur, Pengamat: Layak Dicopot

GenPI.co - Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga menyoroti viralnya video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

Dalam video itu, Benny terlihat meminta izin kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk bertempur melawan serangan lawan.

"Permintaan yang mengarah penggunaan fisik itu tak selayaknya diutarakan sukarelawan, terlebih sebagai pejabat publik," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Rabu (30/11).

BACA JUGA:  Bukan Ganjar, Presiden Jokowi Condong Pilih Sosok Ini Jadi Calon Pemimpin Rakyat

Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu mengatakan Benny seolah masih hidup di negara otoriter.

"Pada zaman yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah," lanjutnya.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi: Jangan Berhenti di Nikel Meski digugat Uni Eropa

Sementara itu, lanjut Jamiluddin, Benny hidup dan berkiprah dalam negara demokrasi.

"Penyelesaian berbagai persoalan seharusnya melalui dialog dan musyawarah," tegasnya.

BACA JUGA:  Rizal Ramli Sindir Jokowi, Sebut SBY dan Megawati

Sebagai pejabat publik, Benny sangat tidak layak memimpin instansi pemerintah.

"Orang seperti itu tak sesuai memimpin di era reformasi yang mengedepankan demokrasi," ucapnya.

Oleh karena itu, sepantasnya Jokowi mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI.

Sebab, Jamiluddin menilai Benny tidak sejalan dengan semangat reformasi.

"Hal itu diperlukan agar instansi pemerintah tidak ada dipimpin orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah," jelasnya. (*)