Perintah Jokowi ke TNI Mutlak, Yudo Margono Beri Sikap Tegas

GenPI.co - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan sikap tegas terkait perintah mutlak yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui, Jokowi sebelumnya mengingatkan agar TNI dan Polri tidak terlibat politik praktis jelang Pemilu 2024 mendatang.

Hal tersebut tak lepas dari peran TNI dan Polri yang merupakan salah satu aspek penting dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024.

BACA JUGA:  Mahfud MD Ungkap Tugas Berat Panglima TNI Yudo Margono, Begini Ternyata

"Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas. Dan perlu saya ingatkan TNI dan Polri tidak berpolitik praktis," kata Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Yudo Margono menyatakan siap untuk mengikuti instruksi Jokowi yang mengharuskan angkatan bersenjata itu bersikap netral menjelang Pemilu 2024.

BACA JUGA:  Yudo Margono Jadi Panglima TNI, 5 Calon Kasal Bersaing Sengit

Bahkan, Yudo mengaku bahwa netralitas politik TNI sudah menjadi salah satu komitmennya sejak dia mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR RI sebelum dilantik menjadi Panglima TNI.

"Ya sudah, kan. Waktu mulai saya fit and proper test sudah menjamin bahwa TNI harus netral. Tentunya saya akan konsisten untuk itu," kata Yudo, Selasa (17/1).

BACA JUGA:  5 Calon Kasal Bersaing Ketat, Yudo Margono Sudah Kasih Kode

Yudo juga menyatakan bahwa dirinya akan menekankan kembali instruksi soal netralitas politik TNI kepada seluruh jajarannya, sebagai tindak lanjut mengantisipasi Pemilu 2024.

Selain itu, Yudo juga mengingatkan bahwa keberadaan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) secara aktif selalu berupaya untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran netralitas politik di tubuh angkatan bersenjata tersebut.

"Ya kalau ada oknum pasti akan kami proses hukum. Kami punya perangkat hukum ada POM TNI, ada POMAL, ada POMAD, dan POMAU. Ya sudah mekanisme hukum saja," tegasnya.

Panglima menegaskan bahwa pemantapan implementasi reformasi birokrasi TNI yang diusungnya, juga termasuk dengan penerapan penegakan hukum di dalam organisasi tersebut.

"Kalau memang kena pidana ya pidana. Jadi untuk prajurit-prajurit yang melanggar hukum tentunya pasti akan kami kenakan sanksi hukum," ujar Yudo.(Ant)