GenPI.co - Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Indonesia membatalkan rencana pelaksanaan Konvensi Visi Indonesia yang sedianya digelar untuk menyampaikan usulan nama-nama calon menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Konvensi Visi Indonesia itu sedianya digelar Rabu (9/10) hari ini.
"ARJ Indonesia membatalkan acara konvensi tersebut, mengingat situasi politik yang kurang kondusif. Kami tidak akan menambah beban politik yang tidak perlu terhadap Bapak Joko Widodo sebagai presiden terpilih," ujar Koordinator ARJ Indonesia Budi Mulyawan di Jakarta, Rabu (9/10)
Pria yang juga menjabat Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (KOMBATAN) ini kemudian membacakan pernyataan sikap ARJ Indonesia. Antara lain, mengingatkan semua pihak bahwa mengangkat menteri merupakan hak prerogatif presiden.
ARJ juga mengingatkan terkait dinamika kebangsaan dan kenegaraan belakangan ini. Bahwa disinyalir terjadi upaya-upaya dari kelompok tertentu memengaruhi hak proregatif presiden dalam menentukan nama-nama calon menteri.
BACA JUGA: Puan Maharani Blak-blakan Soal Peluang Gibran di Pilwakot Solo
Sebelumnya, DPN KOMBATAN pada rapat yang digelar 1 Oktober lalu bersepakat mengusulkan sejumlah nama calon menteri ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Nama-nama yang dimaksud Rokhmin Dahuri sebagai calon Menko Kemaritiman, Eros Djarot calon Menteri Kebudayaan, Teras Narang calon Menkumham dan Juliari P. Batubara sebagai calon menteri BUMN.
Kemudian Prananda Prabowo sebagai calon Kepala Badan Riset Nasional, Hendry Saparini calon Kepala Badan Penerimaan dan Aset Negara.
"Meskipun konvensi dibatalkan, namun rekomendasi yang sebelumnya sudah diusulkan akan tetap diajukan kepada Presiden terpilih atau kepada Wakil Presiden terpilih," pungkas Budi Mulyawan.
Sementara itu, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) masih menyeleksi calon menteri yang layak mengisi kursi Kabinet Kerja Jilid II. Di tengah kesibukannya, banyak pihak yang meminta jatah kursi menteri.
Bahkan tak sedikit ketua umum partai pendukung yang terang-terangan minta jatah kursi dalam jumlah banyak ke Jokowi. Namun, permintaan itu dianggap wajar lantaran partai-partai tersebut telah berhasil mengantarkan Jokowi kembali berkuasa.
Pengajar ilmu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai banyaknya "proposal menteri" yang terus diajukan banyak pihak akan memberatkan Jokowi sendiri.
“Bisa saja Jokowi pusing (karena banyak permintaan) kalau PKB minta 10, lalu Nasdem minta 11. PDIP sebagai partai pemenang dapat berapa? Kementerian cuma 34. Bisa habis jatah menteri oleh tiga partai tersebut jika semuanya di-Acc,” kata Ujang pada wartawan beberapa waktu lalu.
Menurut Ujang, pembentukan kabinet itu hak prerogatif presiden. “Jadi kalaupun ada sistem jatah-jatahan kavling menteri bagi partai koalisi Jokowi, PKB dan Nasdem tidak sebanyak itulah. Pasti akan ditentukan berdasarkan proporsionalitas,” kata Ujang.
Ujang menilai, saat ini sejumlah partai koalisi Jokowi saling mendesak jatah menteri dengan menyebut nominal karena tak ingin jatahnya diambil oleh oposisi yang baru masuk belakangan.
"Saat ini partai koalisi Jokowi-MA, hanya tidak ingin jatah kursi menterinya dikurangi. Akibat adanya partai oposisi yang akan masuk koalisi Jokowi. Menaikkan angka jumlah kursi, hanya sebagai tanda, bahwa mereka tidak mau jatahnya dikurangi," tutupnya.(jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News