GenPI.co - KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons cawapres Mahfud MD yang menyebut adanya aparat dan pejabat yang menyokong tambang ilegal.
Maruli mengatakan pernyataan dari Mahfud MD tersebut kurang lengkap. Menurutnya, harus lebih detail, karena aparat itu bisa sipil maupun militer.
“Aparat juga bisa aparatur sipil. Itu belum lengkap. Jadi aparat itu, yang mana?” katanya dikutip dari Antara, Selasa (23/1).
Maruli mengungkapkan setiap prajurit TNI AD saat ini telah diterapkan asas hukum, sehingga dirinya pun yakin tidak ada yang berani melakukan pelanggaran.
Menurut dia, zaman saat ini juga semakin canggih dengan adanya teknologi. Jika ada prajurit yang melakukan pelanggaran dan terekam video, akan mudah terdekteksi ketika sampai viral.
“Kami takut sekarang ini kalau mkisalnya kami begitu-begitu (melakukan pelanggaran) masuk video. Kalau bermain-main tambang, difoto, saya yakin responsnya cepat,” ujarnya.
Maruli juga menyampaikan pihaknya tidak mengetahui mengenai kewenangan legalitas tambang. Dia pun mempersilakan jika ada prajurit yang menjadi penyokong maka supaya melaporkannya.
“Kalau ada arah, indikasi ke sana (menyokong tambang ilegal), silakan dilaporkan,” tuturnya.
Dia memastikan prajurit yang terbukti menjadi penyokong tambang ilegal maka akan mendapatkan sanksi, seperti kasus-kasus sebelumnya.
“Ada beberapa tahun lalu tentara ikut penambangan (ilegal) ini. Itu banyak yang jabatannya dicabutm anggota juga banyak. Sekarang ini sangat drastis menurun,” ucapnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News