GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memikirkan adanya rekonsiliasi di awal periode kedua pemerintahannya agar suasana menjadi adem.
Hal itu dibuktikan dengan merangkul Prabowo Subianto di Kabinet Indonesia Maju.
BACA JUGA: Kapolsek Kebayoran Baru Pakai Sabu, Dulu Ditegur Tito Soal Ini...
Tapi hanya bertahan beberapa bulan saja, iklim politik tanah air gaduh kembali.
Analis politik Hendri Satrio memandang polemik soal rencana masuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke jajaran petinggi BUMN, tidak baik bagi iklim politik.
BACA JUGA: Setelah Bebas dari Penjara, Karier Ahmad Dhani Langsung Tokcer...
"Ahok ini kan punya cerita-cerita nih sebelumnya. Jokowi sudah bagus, memikirkan rekonsiliasi. Ya kalau ada Ahok lagi, ya ribut lagi, ramai lagi. Apa itu tujuannya?" kata Hendri saat berbincang dengan JPNN.com, Kamis (21/11).
Oleh karena itu, pendiri lembaga KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) ini menyarankan supaya Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan ke publik terkait posisi Ahok.
BACA JUGA: Serikat Pekerja Menolak, Ahok: Tuhan Saja Ada yang Menentang Kok
"Menurut saya, dijelaskan saja oleh Erick Thohir, walaupun dia tidak harus. Namun, ini jadi gaduh. Saya pikir sebaiknya dijelaskan, apa sih maksudnya dengan pemanggilan Ahok? Kemudian mengatakan Ahok akan jadi petinggi BUMN. Ini apa sih rencananya?" ucap Hendri.
Pengajar di Universitas Paramadina ini juga mencoba menduga-duga tentang alasan Erick Thohir menggulirkan isu masuknya Ahok sebagai petinggi salah satu perusahaan pelat merah.
BACA JUGA: Prabowo Jadi Pembantu Presiden, Begini Kata Tommy Soeharto...
"Karena kalau dia pikir Ahok bersih, yang bersih banyak. Tetapi apakah Ahok bersih beneran, kan tidak tahu juga. Anggaplah dia bersih, tetapi kan yang bersih juga banyak, tidak harus Ahok. Mau yang warga keturunan, yang bagus lainnya juga banyak yang tidak bikin gaduh sebelumnya," ujarnya.
BACA JUGA: Ahok Dipuji Setinggi Langit, Ekonom: Jangan Dijerumuskan Sendiri!
Untuk itu, dia mendorong Menteri BUMN Erick Thohir bicara ke publik mengenai posisi mantan gubernur DKI Jakarta itu. Dengan begitu, kebisingan yang tidak produktif bagi jalannya pemerintahan bisa diakhiri.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News