Gebrakan Menteri Tito Karnavian, Sentil Para Gubernur Masalah Ini

GenPI.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk tidak tergantung penuh pada dana transfer daerah.

Menteri Tito juga meminta kepala daerah tidak hanya cari aman saat menggunakan dana transfer daerah. 

BACA JUGA: Angin Surga Buat Honorer K2, Diangkat Jadi PNS Mulai 2020?

Karena takut akan terjadi temuan, banyak kepala daerah memilih uangnya disimpan di bank.

Menurut Tit,  dengan posisi uang disimpan di bank, roda perekonomian tidak bisa berjalan. 

BACA JUGA: Ada Tangan Misterius di Pundak Ahok, Ini Fotonya...

Apalagi mengembangkan dananya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kalau hanya bunga bank, ya, enggak bisa dinikmati seluruh rakyat. Jadi, pemda harus belanjakan dananya biar ekonomi bisa berjalan. Kalau jelas peruntukannya, tidak perlu takut ketimbang uangnya ngendap di bank," tegas Tito dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta, Selasa (25/11).

BACA JUGA: Ramuan Bumbu Dapur Ini, Ampuh Bersihkan Paru Akibat Merokok...

Tito juga meminta para kepala daerah harus melakukan inovasi untuk mendongkrak APBD-nya dari pendapatan asli daerah (PAD).

"Pemprov tolong kurangi ketergantungan pada dana transfer daerah. Sesuai data, 46 persen PAD menyumbang dana APBD. Sedangkan tingkat kabupaten/kota, hanya 15 persen yang PAD-nya menyumbang APBD," kata Tito.

BACA JUGA: Ladies... Ini Lho Bahayanya Terlalu Sering Melepas Bra

Pasalnya, berdasarkan data Kemenkeu, kapasitas fiskal daerah provinsi terdiri dari: 

Kategori sangat rendah berturut-turut adalah Gorontalo dengan angka 0,171, Papua (0,179), Sulbar (0,189), Maluku Utara (0,252), Babel (0,264), NTT (0,275), Kaltara (0,282), Sultra (0,284) dan Sulteng (0,300).

BACA JUGA: Jiwa Korsa Prabowo Melejit, Pengin Alutsista Pertahanan Sempurna!

Sementara itu, kategori rendah berturut-turut adalah DIY dengan angka 0,314, Bengkulu (0,319), Maluku (0,320), Sulut (0,350), Jambi (0,350), Kepri (0,386), NTB (0,395), Kalteng (0,437).

Kategori sedang secara berturut-turut adalah Kalbar dengan angka 0,453, Papua Barat (0,453), Sumbar (0,455), Aceh (0,529), Lampung (0,590), Bali (0,610), Sulsel (0,691), Sumsel (0,794).

BACA JUGA: Menkes Terawan Top Banget, Berani Ungkap Kenapa BPJS Bengkak...

Kategori tinggi secara berturut-turut adalah Kalsel dengan angka mencapai 0,812, Sumut (0,945), Riau (0,956), Banten (1,135), Kaltim (1,226).

Sementara itu, kategori sangat tinggi secara berturut-turut adalah Jateng  dengan angka 1,948, Jatim (2,589); Jabar (3,171), dan DKI Jakarta (11,473).(*)