GenPI.co - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon memuji terciptanya stabilitas di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Yang saya puji di kabinet sekarang ini atau pemerintahan kedua Jokowi adalah terciptanya stabilitas politik. Itu penting," beber Effendi dalam diskusi 100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf, di Jakarta, Sabtu (8/2).
BACA JUGA: China Kena Karma Karena Jemawa, Virus Corona Meledak Lantaran Ini
Menurut Effendi, bahwa terciptanya stabilitas politik ini menjadi bagian pekerjaan yang dilakukan Jokowi dengan merajut silaturahmi di antara kekuatan politik yang selama ini berkonstelasi.
BACA JUGA: Tokoh Ini Bisa Ancam Prabowo dan Anies di 2024, Isi Tasnya Cukup!
"Itu menjadi modal utama selain legalitas beliau yang 50 persen lebih atau ekuivalen 80 juta pemilih," jelas anggota Komisi I DPR itu.
Politikus PDIP ini menambahkan yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah modal-modal yang dimiliki itu sudah dimanfaatkan secara optimal dan maksimal.
BACA JUGA: Perang Suriah: Turki Mau Kuasai Idlib, Rusia Siap 3 Kapal Fregat
Hal ini tentu berpulang lagi pada susunan Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kami lihat susunan kabinetnya kan tidak the dream team juga. Ada tangan-tangan yang tidak ada urusannya, tetapi posisinya di situ," beber Effendi.
BACA JUGA: Diteriaki Para Pelajar, Reaksi Presiden Jokowi Bikin Heboh...
Effendi pun mengatakan hal inilah yang sebenarnya membuat pertanyaaan, kenapa Jokowi mengambil risiko dengan masih menoleransi hal ini di last lap pemerintahannya.
Dan hal tersebut dilakukan saat akan meninggalkan warisan kepada pemimpin berikutnya.
BACA JUGA: Sungguh Kesatria... Jenderal Andika Akui Kecolongan Kasus Ini
"Ini poin dalam rangka memberikan koreksi untuk perbaikan semua. Perbaikan itu bukan hanya untuk kabinet Jokowi. Baik buruknya kabinet Jokowi itu kan berdampak baik buruknya kepada kita (rakyat)," ujarnya.
BACA JUGA: Calon Nama Anak Didi Riyadi dan Ayu Ting Ting Sudah Siap...
Effendi menambahkan, rakyat sebagai pemegang mandat kedaulatan tentu berhak, karena presiden dipilih langsung rakyat, maka masyarakat berhak memberikan kedaulatan, assesmen dan lainnya.
BACA JUGA: Tak Akan Percaya, Ini 3 Tanda Manusia Dikuasai Makhluk Halus
"Jadi, saya tidak menggunakan parameter 100 hari, karena ini sudah lima tahun," pungkas Effendi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News