GenPI.co - Nepotisme atau kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah ternyata makin subur di Indonesia.
Apalagi tidak ada aturan atau hukum yang melarang praktik tersebut terjadi.
BACA JUGA: Luar Biasa, Ternyata Manfaat Minyak Tawon Tak Bisa Disepelekan
Hal itu dijelaskan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (5/9).
Mahfud MD mengatakan, nepotisme atau dinasti politik di Pilkada Serentak 2020 tidak dapat dicegah.
"Mungkin kita sebagian besar enggak suka dengan nepotisme, tapi harus kami katakan tidak ada jalan hukum konstitusi yang bisa menghalangi orang itu mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun," ujar Mahfud.
BACA JUGA: Di Balik Pesona Selir Raja Thailand, Ternyata...
Mahfud juga membeber, negara-negara di dunia juga tidak ada aturan yang melarang anak, kerabat, atau keluarga pejabat untuk maju dalam sebuah kontes pemilihan umum.
Menurutnya jika aturan melarang seseorang yang memiliki relasi dengan seorang pejabat negara untuk maju dalam Pemilu, hal itu malah akan menjadi bentuk pelanggaran HAM.
"Di mana-mana tidak bisa dihalangi oleh hukum dan konstitusi, tidak bisa. Akan terjadi pelanggaran HAM," tuturnya.
BACA JUGA: Cinta Ditolak, 5 Zodiak Bakal Mandi Kembang Hingga Pergi Ke Dukun
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menilai, tidak selamanya nepotisme atau dinasti politik itu buruk. Ia kemudian mencontohkan satu kasus saat Pilkada Bangkalan beberapa waktu lalu.
Menurut Mahfud, saat itu ada salah satu calon yang mendaftar Pilkada, meski kakaknya merupakan bupati yang menjabat.
Namun, sang adik itu mengaku mencalonkan karena kinerja kakaknya saat menjabat sebagai bupati buruk.
"Dulu di Kabupaten Bangkalan ada yang mau mencalonkan diri karena kakaknya memimpin tidak baik. Jadi belum tentu orang nepotisme itu niatnya selalu jelek," ujarnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk berpikiran lebih terbuka mengenai kondisi ini. Menurut dia, warga yang memang tidak suka dengan nepotisme bisa memilih calon yang bukan dari kalangan dinasti politik.
"Kalau tidak suka terhadap nepotisme, kesadaran moral masing-masing saja. Tapi, kita mau larang juga tidak bisa, ini fakta," jelas Mahfud.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News