GenPI.co - Akhir-akhir ini Presiden Joko Widodo sepertinya tak nyenyak tidur. Sebab, konstelasi Istana makin panas.
Serangan kritikan dan kebijakan yang tak sejalan dengan Istana, mau tak mau membuat Jokowi melakukan respons cepat untuk membendung serangan tersebut.
BACA JUGA: Harta Kekayaan Putra Presiden Jokowi Bikin Melongo!
Meski mendapatkan serangan bertubi-tubi, pendukung Jokowi tak tinggal diam, mereka juga langsung melakukan counter attack, mulai dari para menteri, politisi, hingga pengamat politik.
Bahkan kelemahan Presiden Jokowi ini dibeberkan oleh seorang analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim. Sedikitnya ada tiga hal yang menjadi kelemahan Jokowi.
Pertama, Jokowi dinilai sangat kurang melibatkan peran civil society (CSO/NGO). Terutama dalam perumusan kebijakan negara maupun implementasi program-program pembangunan sosial.
BACA JUGA: Aib Gatot Nurmantyo Dibongkar Politikus PSI
Kelemahan kedua Jokowi yakni ada tiga sektor kehidupan bermasyarakat atau bernegara yang tidak mendapatkan perhatian dari Sang Presiden.
Di antaranya, sektor negara atau publik, sektor ekonomi atau swasta, dan sektor nirlaba serta non pemerintah. Hal tersebut dilontarkan Rustam melalui akun Twitter-nya.
Ketiga, Jokowi banyak membahas tentang community participation dalam penanganan pandemi corona.
BACA JUGA: Ngeri! Tolak Perintah Jokowi, Gatot Minta Sobek Surat Perintahnya
Akan tetapi, Jokowi tidak mengajak civil society yang sudah banyak bergerak dalam bidang kesehatan masyarakat.
Padahal, menurut Rustam, civil society berpengalaman dalam pendekatan partisipatif dibandingkan dengan TNI/Polri. Selain itu, aparatur sipil negara yang disebut Rustam lebih bersifat instruktif.
Dalam ranah civil society, Rustam Ibrahim memuji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai lebih berpengalaman.
BACA JUGA: 10 Jus Buah Ajaib! Ampuh Bikin Kadar Gula Darah Langsung Rontok
Menurutnya, Anies pernah bekerja di UNDP/Partnership for Governance Reform dan Rektor Paramadina, sehingga sangat paham dengan dunia CSO/NGO.
Serangan frontal juga datang dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Bahkan, Gatot mengungkapkan secara terang-terangan mengenai surat rekomendasi presiden yang bisa disobek-sobek.
Hal itu terungkap ketika Gatot dihubungi oleh Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) terkait surat rekomendasi presiden.
Gatot juga mengetahui bahwa dirinya merupakan calon tunggal Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR. Dia juga menceritakan sempat menerima telepon ketika berada di Denmark, seperti dikutip dalam wawancara bersama tvOne.
Usai membacakan surat rekomendasi dari Jokowi, Setnov langsung menanyakan ke Gatot untuk tindak lanjutnya. Namun, hal yang mengejutkan, Gatot justru menyarankan untuk merobeknya dan memasukkan ke dalam tong sampah.
"Kemudian beliau tanya, ‘Surat ini harus saya apakan?’ Saya jawab, ‘Ada dua Pak Ketua. Satu, sobek-sobek, masukkan tong sampah. Yang kedua, terserah Pak Ketua, karena memang saya tidak berkeinginan posisi seperti itu, bukan saya dulu,’" ujar Gatot saat menirukan percakapannya dengan Setnov itu.
Melihat langkah KAMI dan Gatot Nurmantyo, Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam meminta masyarakat sipil tidak memanfaatkan kondisi pandemi covid-19 untuk menjatuhkan pemerintah Presiden Jokowi.
Melihat badai covid-19 yang tak kunjung usai, Hisyam mengingatkan masyarakat untuk tidak memanfaatkan situasi dan kondisi nasional untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Menurutnya, upaya ini hanya akan memicu disintegrasi bangsa dan merugikan rakyat itu sendiri.
"Masyarakat harus menyadari adanya hukum dan taat terhadap konstitusi untuk mewujudkan negara yang menjunjung tinggi peradaban. Jika ada pihak yang merasa lebih patut memimpin negara, maka upaya yang didorong harus sesuai konstitusi," ungkap Hisyam melalui YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (26/9).
Secara tegas Hisyam menyatakan bahwa pemerintah harus didukung dan dibantu oleh seluruh elemen masyarakat.
"Siapapun dia, apakah profesor, doktor, ulama apalagi seorang Jenderal TNI. Bila merasa memiliki kemampuan memimpin bangsa dan negara lebih baik, maka bertarunglah secara kesatria, secara konstitusional, melalui pemilihan presiden mendatang," jelas Hisyam.
Hisyam juga meminta pemerintah membuka ruang dialog demi meminimalisir tudingan pemerintah yang otoriter dan menzalimi rakyat.
"Kita semua harus legowo ketika pemerintah menghadapi kondisi sulit. Dengan bersatu, bekerja keras. Duduk bersama membuka dialog untuk mengatasi persoalan bangsa yang rumit bagi keselamatan rakyat," ujarnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News