GenPI.co - Para tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), termasuk Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendukung aksi buruh mogok nasional untuk menggagalkan omnibus law RUU Cipta Kerja.
Menurut rencana, para buruh akan melakukan aksi mogok secara nasional pada 6-8 Oktober 2020.
BACA JUGA: Ucapan Jenderal Andika Perkasa Sungguh Mengguncang Jiwa
Berdasarkan kabar yang beredar, aksi mogok massal tersebut akan diikuti lima juta buruh di Indonesia.
Nah, Jenderal Gatot Nurmantyo dan presidium lainnya di KAMI, yakni Rochmat Wahab dan M Din Syamsuddin sudah mengeluarkan maklumat.
Menurut mereka, omnibus law RUU Cipta Kerja akan membuat kedaulatan bangsa makin hilang.
Selain itu, omnibus law RUU Cipta Kerja juga dinilai akan meningkatkan kesenjangan sosial.
BACA JUGA: Berita Top 5: Gatot Nurmantyo Mengancam, Prabowo Subianto Gawat
Cukup? Belum. KAMI juga menilai omnibus law RUU Cipta Kerja merusak lingkungan dan memiskinkan serta menghilangkan posisi tawar kaum buruh.
Dalam maklumatnya, KAMI memerinci enam alasan omnibus law RUU Cipta Kerja harus digagalkan agar tidak menjadi undang-undang (UU).
Pertama, KAMI menilai RUU Cipta Kerja melanggar UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 23.
BACA JUGA: Skakmat Pentolan PAN untuk Amien Rais dan Partai Ummat Telak Pol
"Kedua, RUU Cipta Kerja tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing," kata Gatot Nurmantyo, Kamis (1/10).
Alasan ketiga ialah KAMI menilai pembuatan RUU Cipta Kerja tidak partisipatif.
Sebab, undangan kepada serikat atau asosiasi buruh hanya sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi.
Keempat, pekerja asing tidak ada batasannya. Para pekerja asing itu bahkan disamakan dengan bangsa sendiri.
Kelima, tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya.
Keenam, sesuai hasil kajian Komnas HAM, dibutuhkan 516 peraturan pelaksana jika RUU Cipta Kerja disahkan.
BACA JUGA: Telak, Klaim Loyalis Amien Rais Bisa Bikin PAN Panas Dingin
Hal itu dinilai bisa menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Efeknya ialah negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum. (fat/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News