GenPI.co - Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo kembali melayangkan kritikan pedas kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi di tengah situasi panas akibat demontransi penolakan UU Cipta Kerja.
Bersama dua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin dan Rochmat Wabah, Gatot menyampaikan sikap atas situasi genting yang tengah terjadi.
BACA JUGA: Bocoran Ketua Umum Partai Ummat Besutan Amien Rais, Luar Biasa!
Terdapat enam sikap yang ditunjukkan KAMI dalam seruannya dengan nomor 022/Pres-KAMI/B/X/2020.
Pertama, memberikan dukungan morel terhadap buruh, mahasiswa, pelajar, akademisi, emak-emak, dan tokoh agama yang berjuang membela dan mempertahankan hak serta aspirasinya.
Kedua, ikut menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya kaum buruh, yang terampas hak-haknya oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam semangat memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan.
Ketiga, menjaga jiwa dan semangat gerakan agar tetap pada jalur konstitusi dan tidak terjebak dalam provokasi.
BACA JUGA: KKB Papua Kian Beringas, Prajurit TNI Langsung Keluarkan Tembakan
Keempat, aksi yang terjadi pada Kamis (8/10) merupakan akibat dari keputusan DPR dan presiden yang abai dan tidak memperhatikan aspirasi buruh, kampus, para guru besar, mahasiswa, LSM, organisasi kemasyarakatan lain, dan ormas keagamaan, khususnya PBNU serta Muhammadiyah.
Sebab, DPR tetap memaksakan memutuskan dan mengesahkan RUU Omnibus Law.
“Atas reaksi penolakan yang masif terjadi di seluruh Indonesia, seharusnya presiden sebagai kepala pemerintahan tidak menghindar dan membuka ruang dialog yang seluas-luasnya,” kata Gatot dalam seruan yang diterima JPNN.com.
BACA JUGA: Kekayaan Puan Maharani Banyak Pol, Gatot Nurmantyo Kalah Jauuuuh
Kelima, tugas aparat ialah melayani, melindungi, mengayomi, dan mengatur masyarakat.
Menurut Gatot, aparat tidak boleh melarang kegiatan rakyat. Sebab, aparat setiap bulan menerima gaji dan makan dari uang rakyat.
“Oleh karena itu, KAMI menguruk semua tindakan kekerasan dan brutal yang dilakukan aparat kepada buruh, mahasiswa, pelajar, dan emak-emak yang sedang memperjuangkan hak konstitusionalnya,” sambung Gatot.
Keenam, KAMI membuka posko advokasi dan posko pengaduan yang siap mendampingi serta memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan dalam unjuk rasa UU Omnibus Law.
BACA JUGA: Ngeri, 3 Tokoh Top Siap Menjegal Prabowo Subianto
Sebagaimana diketahui, demonstrasi untuk menilah UU Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Salah satunya ialah di Jakarta. Unjuk rasa berujung dengan kericuhan. Massa merusak berbagai fasilitas umum.
Misalnya, halte TransJakarta. Selain itu, pedemo juga merusak gedung Kementerian ESDM dan pos polisi.
Tidak hanya itu, massa merusak mobil polisi serta terlibat bentrok dengan aparat keamanan.
Di sisi lain, Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
BACA JUGA: Reshuffle Kabinet Jokowi: 4 Tokoh Beken Masuk, 9 Menteri Gawat
Mantan gubernur DKI Jakarta itu sedang melihat perkembangan program Lumbung Pangan Nasional.
Hingga kini Jokowi belum memberikan kepastian apakah akan menyampaikan pernyataan atau tidak.
Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut juga belum memiliki rencana mengeluarkan perppu. (fat/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News