GenPI.co - Sepak terjang Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bersama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memang membuat repot Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berbagai cara pun tampak dilakukan untuk membendung sepak terjang Gatot dan KAMI.
BACA JUGA: Pengakuan Mengejutkan dari Istana Soal Pengesahan UU Cipta Kerja
Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanyakan kritik dengan isu baru yang dilontarkan KAMI.
Mahfud MD pun blak-blakan menyentil Gatot Nurmantyo soal menjadi pemimpin yang tidak selalu bisa melakukan hal di luar kewenangannya.
"Saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk mengatakan misalnya KAMI itu oposisi. Saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari KAMI itu yang dikritik?" tanya Mahfud MD dikutip GenPI.co dari tayangan YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (21/20).
BACA JUGA: Punya Otak Encer, 4 Zodiak Ini Bakal Jadi Magnet Uang
Menurut Mahfud MD, selama ini poin yang menjadi kritikan Gatot Nurmantyo dan KAMI hanya mengulang kritik-kritik lama.
"Soal oligarki? Itu kritik kami juga pada Pak Gatot ketika jadi panglima. Korupsi? Kritik kami juga dulu. Pro komunis? Juga dulu ada begitu. Anda liberal? Ada juga dulu," ungkap Mahfud MD.
Mahfud MD mengatakan bahwa pemikiran dan kritik KAMI tidak memberikan terobosan baru bagi sistem demokrasi di Indonesia, sehingga ia merasa koalisi tersebut belum begitu menyentilnya.
BACA JUGA: Takdir 5 Zodiak Cerdas, Auranya Bisa Bikin Orang Lain Bergetar
"Semua kritik itu sudah ada sehingga ini tidak merasa 'wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini'. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah," tantang Mahfud MD.
Bahkan, Mahfud membeberkan setiap orang yang diberi amanah memimpin atau diberi kekuasaan, akan sulit melakukan hal yang ingin dia lakukan karena sudah ada porsinya masing-masing.
"Saya ingin katakan, bukan hanya orang dikritik, bahkan orang yang sudah memimpin meskipun ideal sebelum memimpin, sesudah memimpin dapat dikatakan enggak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya," jelasnya.
Mahfud MD juga mengambil contoh dengan yang dialami Gatot Nurmantyo.
"Pak Gatot, pernah jadi panglima. Mana komunisnya enggak ditangkap. Loh sekarang bicara komunis," sindir Mahfud MD.
"Bukan Pak Gatot tidak mau. Dia tidak berwenang di bidang itu," lanjutnya.
Mahfud MD menjelaskan, ketidakberdayaan pada pejabat mengambil alih pekerjaan bidang lain, itu tak lain karena negara sekarang menganut sistem demokrasi.
"Nah itulah konsekuensi dari demokrasi, kalau mau beres tidak ada yang begitu-begitu. Kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi. Sudah. Ambil kau lakukan apa yang kau mau lakukan, kita ikut," kata Mahfud MD.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News