Gaji dari Rakyat, Pejabat Publik Anti-Kritik Mundur Saja!

GenPI.co - Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar rakyat. Pro dan kontra dalam suatu kebijakan menurutnya hal biasa dalam demokrasi.

Oleh sebab itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu meminta setiap pejabat di pemerintahan harus siap menerima kritikan dari pihak manapun, termasuk rakyat Indonesia. 

BACA JUGA: Ngeri! Megawati Berikan Isyarat Ini Pada Prabowo Subianto

Menurutnya, jika seorang pejabat anti terhadap kritikan, seharusnya pejabat itu mundur dari jabatan publik.

"Pejabat publik harus siap terhadap kritikan. Kalau pejabat publik anti kritikan jangan jadi pejabat publik," bebernya dalam diskusi Indonesia Lawyers Club, Selasa (3/10).

Said Didu mengatakan bahwa Rakyat berhak mengkritik para pejabat publik karena digaji oleh rakyat. Ia juga meminta seorang pejabat publik tak menggunakan perasaan saat menerima kritikan dari rakyat.

BACA JUGA: Shio Penuh Hoki dan Rezeki, Keberuntungan Datang Tanpa Diduga

"Kalau rakyat mempertanyakan itu normal. Kalau tak kuat jadi pejabat publik maka mundur. Jadi jangan pakai perasaan," tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa tugas pemerintah hanya menjelaskan kebijakan yang diambil dan dikritik rakyat, bukan menyerang personal pihak yang kontra.

"Pemerintah menjelaskan kebijakan yang diambil bukan menyerang personal. Menerima kritik bentuk pertanggungjawaban publik. Saya berharap ke depan UU ITE muncul menyelesaikan masalah yang merugikan rakyat," katanya.

BACA JUGA: Tak Percaya Ramalan, 6 Zodiak Malah Banjir Rezeki Ajaib

Ia pun mengungkapkan kualitas pejabat yang anti-kritik akan menganut sistem ABS yaitu Asal Bapak Senang. 

Said Didu juga menjelaskan, bahwa selama 32 tahun berada di pemerintahan, dirinya justru senang mendapatkan kritikan.

"32 tahun di pemerintahan saya menikmati pendapat orang karena kami dapat analisis gratis," pungkasnya.(*)