GenPI.co - Menko Polhukam Mahfud MD blak-blakan rencana Presiden Joko Widodo memberikan Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, bukan hal aneh.
"Saya baca ada yang komentar, ini pemberian Bintang Mahaputera kepada GN (Gatot Nurmantyo) tidak pada waktunya, ini aneh. Tidak aneh, karena dia anggota kabinet dan bersama anggota yang lain," kata Mahfud di Jakarta, Jumat (6/10).
BACA JUGA: Ngeri, Ternyata Gatot Nurmantyo Bukan Orang Sembarangan
"Anggota kabinet Pak Jokowi kan seharusnya Agustus kemarin sudah diberi, tapi terlalu banyak waktu itu, ada yang dari berbagai lembaga dan tenaga medis, lalu ditunda, dan dijanjikan bulan November, karena tidak boleh lewat dari bulan Desember," sambungnya.
Menurut Mahfud, secara tradisi kenegaraan, presiden sebagai kepala negara menganugerahkan tanda penghargaan tertinggi negara kepada putra-putri terbaik bangsa pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus.
Pada 13 Agustus 2020, di antara para penerima penghargaan itu adalah politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah, dan petinggi Partai Gerindra, Fadli Zon.
Keduanya menerima Bintang Mahaputera Nararya. Mereka berdua bukanlah anggota kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Mahfud mengatakan, pemberian penghargaan itu merupakan hal yang biasa dan tidak ada yang aneh karena memang merupakan hak Gatot Nurmantyo sebagai mantan panglima TNI.
BACA JUGA: Politikus PDIP Sentil Pemberian Bintang Mahaputra Gatot Nurmantyo
"Jadi ini rutin saja, bahwa ada macam macam penilaian, biasalah, kalau Gatot Nurmantyo tidak diberi bintang, orang curiga, kalau diberi dibilang mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam-membungkan dan tidak ada urusan diskriminasi, ini haknya dia," tandas Mahfud. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News