GenPI.co - Pandemi covid-19 memang belum usai. Semua masyarakat diminta untuk menjalankan protokol kesehatan (prokes) demi meminimalisir penyebaran virus.
Salah satu kebijakan berbasis prokes adalah larangan menciptakan kerumunan. Kendati demikian sejumlah kegiatan yang diduga melanggar protokol kesehatan belakangan ini malah mengemuka dan seolah difasilitasi.
BACA JUGA: Siapa Bilang Polisi Tebang Pilih Kasus Rizieq? Nih Buktinya!
Mulai dari banyaknya massa yang berkerumun menjemput Habib Rizieq di Bandara Soekarno Hatta, resepsi putri Habib Rizieq, hingga kampanye yang dilakukan Gibran Rakabuming di Solo.
Menyikapi hal tersebut, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan masyarakat lelah dengan dagelan ini.
“Masyarakat dan akademisi lelah kalau bangsa ini dikelola secara tidak adil. Siapa pun secara hukum harus ditindak jika bersalah dan dilepaskan kalau tidak bersalah,” katanya kepada GenPI.co, Kamis (19/11).
Ujang mengatakan hal itu sebab dugaan melanggar protokol kesehatan tersebut dinilai publik tidak adil. Pasalnya, sementara pada beberapa kasus polisi bergerak cepat, kerumunan yang diciptakan dalam kampanye calon Wali Kota Gibran Rakabuming tidak mendapatkan teguran dari pihak kepolisian.
Ujang mengingatkan, jika pemerintah tidak bisa menegakkan hukum secara adil, kepercayaan masyarakat bisa luntur.
“Sesungguhnya manajemen pemerintahan harus dibenahi. Jika asal-asalan, rakyat tidak percaya lagi,” ucapnya.
BACA JUGA: FPI Bilang Acara Maulid Difasilitasi Pemprov DKI, Wagub: Tidak!
Untuk membangun kepercayaan masyarakat, lanjut Ujang, maka penegakan hukum harus berjalan dan adil.
“Dalam konteks demokrasi maka harus paralel dengan penegakan hukum tanpa tebang pilih. Kalau penegakan hukumnya compang camping, ya, hancur demokrasinya,” pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News