GenPI.co - Perintah pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mendapat kritikan dari anak buah Imam Besar FPI itu.
Direktur Habib Rizieq Shihab Center Abdul Chair Ramadhan menganggap ketika pemasangan baliho tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, maka keberadaanya sah dan tidak dapat dikebiri.
BACA JUGA: Habib Rizieq Harus Siap, Polda Jabar akan Lakukan Pemanggilan
Tindakan penurunan tersebut bahkan dianggap Abdul sebagai tindakan persekusi dan kriminalisasi terhadap hak asasi manusia.
“Dalam hal suatu konten yang diduga mengandung unsur pidana, seperti ujaran kebencian, permusuhan maupun penghasutan atau provokasi, maka itu pun harus melalui serangkaian proses hukum,”kata Abdul seperti dikutip GenPI.co dari Jpnn.com pada Sabtu (21/11).
Abdul menyebut terkait dengan proses hukum itu, TNI tidak boleh terlibat di dalamnya. Terlebih sampai pada aksi turun langsung untuk mencopot baliho di sejumlah tempat.
Dia mempertanyakan di mana letak kesalahan baliho Imam Besar HRS sehingga tindakan itu perlu dilakukan.
“Apakah kepulangan Imam Besar HRS diposisikan sebagai ancaman terhadap eksistensi negara?
Bukankah konstitusi telah menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani melalui saluran apa pun atau dalam hal ini baliho,” jelas Abdul.
Abdul beranggapan bahwa tindakan tersebut tidak patut diinstruksikan oleh Pangdam Jaya dan menyesalkan kejadian ini.
Menurut dia, keputusan tersebut sama saja dengan melangkahi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, Anies melalui Satpol PP lebih berwenang dalam hal menurunkan baliho.
BACA JUGA: Denny Siregar Akui, Anies Baswedan Sulit Dicopot
“Perintah pencopotan baliho Imam Besar HRS oleh Pangdam Jaya sangat disesalkan dan layak dipertanyakan. Di sini tidak ada alas hak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu ada pada Satpol PP yang notabene berada di bawah Gubernur DKI Jakarta,” kata Abdul.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News