Edhy Prabowo Ditangkap, Kebijakan Ekspor Benur Perlu Dievaluasi

GenPI.co - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai  kebijakan ekspor benih lobster perlu dievaluasi lagi

Hal ini menyusul penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

BACA JUGA: Edhy Prabowo Ditangkap, Pengamat: KPK Ternyata  Belum Mati

"Ya, perlu ada evaluasi pasti. Sejak awal kan memang ada banyak pihak yang menolak kebijakan itu, tapi kemudian Menteri KKP jalan terus," ujar Lucius kepada GenPI.co, Rabu, (25/11). 

Lucius menambahkan, ditangkapnya Edhy Prabowo membuktikan bahwa kebijakan ekspor lobster tidak semata-mata demi pertimbangan investasi dari pemerintah.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil karena ada celah yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dari Menteri KKP. 

"Jadi saya kira akhirnya perlu dievaluasi dan bahkan bila perlu dihentikan kebijakan tersebut." jelasnya. 

Diketahui sebelumnya, KPK menangkap Edhy Prabowo, di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu, (25/11) dini hari. 

Penangkapan Edhy terkait dengan dugaan korupsi dalam ekspor lobster atau benur. (*)

BACA JUGA: Jika Jantan, Prabowo Subianto Harus Mundur dari Kabinet Jokowi