Sebelum Menteri Sosial Kena OTT KPK, Megawati Ternyata Minta Ini

GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sukses menjaring kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada akhir November hingga Desember 2020. 

Ketiga kader partai 'wong cilik' yang terjaring KPK, yaitu Wali Kota Cimahi yang juga Ketua DPC PDIP Kota Cimahi Ajay Priatna pada 27 November 2020. 

BACA JUGA: Mendadak Mahfud MD Bongkar Masalah Ini, FPI Tersudut

Setelah itu, pada 3 Desember 2020 Bupati Banggai Laut yang juga Ketua DPC PDIP Banggai Laut Wenny Bukamo. Terakhir, Menteri Sosial yang juga Wakil Bendahara Umum PDIP Juliari Batubara pada 6 Desember.

Terkait penangkapan tiga kader tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.

"Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," tegas Hasto, Minggu (6/12).

BACA JUGA: Din Syamsuddin Bongkar Kasus Ini, Jokowi Makin Tersudut

Menurut Hasto, sebelum kejadian ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kepada kader yang menjadi pejabat publik bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi.

"Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi," beber Hasto.

Hasto pun mengungkapkan PDIP mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT tersebut. 

BACA JUGA: Strategi Istana Makin Ngeri, FPI Siaga Satu

Megawati melalui PDIP, menurut dia, meminta terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera.

Hasto juga menegaskan, bahwa partai PDIP tidak akan pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan para kadernya untuk menjauhi tindak pidana korupsi di setiap sekolah partai.

"Dalam tiga kali sekolah calon kepala daerah terakhir, bahkan PDIP selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat antikorupsi," ungkap Hasto.

"Seluruh anggota dan kader partai harus benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi," tambahnya.(*)