Mendadak Juru Bicara PA 212 Bongkar Habib Rizieq, Ternyata

GenPI.co - Juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Haikal Hassan membeberkan secara runut kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. 

Menurut Haikal, pada awalnya kepulangan Habib Rizieq tersebut enggan diramaikan, akan tetapi izin dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuat orang berbondong-bondong datang.

BACA JUGA: Kekayaan JK Bikin 2 Presiden Melongo, Rizal Ramli Bongkar Ini

"Sebetulnya beliau awalnya tidak ingin ramai-ramai, namun kecintaan masyarakat terhadap beliau tidak terbendung. Berbondong-bondong orang menjemput, kami pun enggak menduga bahkan Pak Mahfud MD pun enggak menduga," jelas Haikal, Rabu (16/12).

"Jadi pak Mahfud MD mempersilahkan dan mungkin yang datang enggak terlalu banyak tiba-tiba kami kaget luar biasa banyaknya," tambahnya.

Dalam kanal YouTube Refly Harun, ia juga membeberkan soal perkawinan puteri Habib Rizieq. 

BACA JUGA: Mendadak Rizal Ramli Bongkar Masalah Ini, Istana Terseret

Menurutnya, Habib Rizieq sudah mematuhi protokol serta mengatur jarak sedemikian rupa. 

Akan tetapi, datangnya orang secara berbondong-bondong tidak dapat dielakkan sebab loyalis FPI sebegitu cintanya dengan Habib Rizieq.

"Oke, Maulid memang ada imbauan, tiba-tiba orang datang dan dianggap pelanggaran karena itu denda Rp 50 juta dan dibayar. Banyak pakar hukum yang mengatakan enggak bisa dipidana," ungkap Haikal.

BACA JUGA: Bakal Kaya dan Jaya, Rezeki 4 Shio Meledak Akhir Tahun 

"Memang beliau saja yang bikin maulid? Kalau mau dirunut dari Aceh sampai Papua yang bikin maulid itu banyak sekali. Apakah hukum berlaku untuk Petamburan saja? Tidak berlaku di daerah yang lain?" bebernya.

Haikal pun berharap pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap Habib Rizieq. 

Soal datang ke puncak, menurut Haikal, Habib Rizieq hanya ingin meresmikan masjid dan peletakan batu pertama. Akan tetapi kerumunan menyebabkan ia dipanggil lagi.

"Kami masih percaya lah dengan hukum di Indonesia. Akan tetapi dengan cara-cara seperti ini lambatlaun akan mengikis habis kepercayaan kami dan ini jangan sampai terjadi," tegasnya.

"Karena kalau kami sampai tidak percaya polisi, TNI, hukum, dan pemerintah. Lalu buat apa ada negara? Semoga ini kalau merupakan sebuah kesalahan, kita bisa perbaiki ke depan," imbuhnya.(*)