GenPI.co - Surat dari PT Perkebunan Nusantara VIII mendadak meminta pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dikosongkan.
Surat perihal somasi pertama dan terakhir tersebut memiliki kop surat PTPN VIII dengan nomor SB/11/6131/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
BACA JUGA: Calon Kapolri: Ini Alasan Presiden Jokowi Pilih Jenderal Top
Surat tersebut diunggah melalui akun @FKadrun, Rabu (23/12). PTPN VIII Kebun Gunung Mas menegaskan sebagai pengelola area pesantren itu berada.
Dalam surat tersebut dijelaskan Pesantren Agrokultural menjadi salah satu markaz Front Pembela Islam yang didirikan pada 2013 tanpa mengantongi izin dan persetujuan dari PTPN VIII.
Artinya, pendiriannya memiliki status illegal dan termasuk tindak pidana penggelapan hal atas barang tidak bergerak, dan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.
BACA JUGA: Takdirnya Kaya, Mulai Besok 4 Zodiak Banjir Rezeki Berlimpah
Hal itu diatur dalam pasal 385 KUHP, Perpu No 51 Tahun 2960 dan pasal 480 KUHP.
Surat tersebut juga menjelaskan pengelola pesantren Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab diberikan waktu hingga tujuh hari setelah surat diterima.
Jika tidak PTPN akan melaporkannya ke polisi dan akan masuk proses hukum.
BACA JUGA: Politikus Cantik Top Bongkar Fakta, Komnas HAM Dibikin Rontok
"Kabar duka, Innalillahi wainna ilaihii rajiuun. Belum cukup duka Umat Islam dengan para Syuhada & Habibana, turun somasi," tulis akun tersebut.
"Markaz Syariah Megamendung diminta dikosongkan dalam waktu seminggu ini dan jika tidak, akan diambil paksa PTPN yang keluarkan surat pengosongan," tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengaku kepada politisi partai Gerindra Fadli Zon melalui video yang diunggah di akun YouTube, Jumat (18/12).
Dalam video tersebut Munarman membandingkan FPI yang dulu dan sekarang. Tidak hanya itu, Munarman mengklaim pemerintahan Jokowi dinilai memusuhi FPI.
"Sebetulnya memuncak sejak 2014, sejak periode pemerintahan sekarang, Pak Jokowi," jelas Munarman.
Munarman juga menjelaskan sebelum 2014 secara pemerintahan tidak ada yang memusuhi FPI.
Munarman juga menceritakan FPI pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak begitu dimusuhi.
"Kenapa saya tahu? Soalnya kan saya pernah mengalami, waktu lebih kurang tahun 2010 berarti Pak SBY, ada juga orang-orang Islamophobia yang berusaha memperkarakan Habib Rizieq lewat ITE juga, tetapi dia bukan dari by design dan non structural," jelasnya.
Akan tetapi, pada masa pemerintahan Jokowi, kebencian terhadap Habib Rizieq sudah di desain.
"Sekarang by design, by program. Dulu hanya permainan oknum cari pangkat," terang Munarman.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News