GenPI.co - Mantan Komisioner Komnas HAM sekaligus aktivis demokrasi Natalius Pigai merespons keras ucapan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto terkait prinsip kesetaraan.
Hasto menjelaskan, pihaknya mendambakan kultur demokrasi Indonesia ke depan, tidak lagi memandang latar belakang kesukuan, terutama dalam arena politik elektoral.
BACA JUGA: Natalius Pigai Diskakmat Balik Wamenkumhan, Langsung Menciut!
“Kami mendambakan Wali Kota Solo, misalnya, ada dari Papua. Begitu pula sebaliknya, orang Jawa bisa jadi Wali Kota Papua,” ujar Hasto dalam webinar “Revisi Undang-Undang Pemilu dan Integritas Kelembagaan Pendanaan Politik”, Kamis (21/1).
Menanggapi hal tersebut, Natalius Pigai langsung memberikan pernyataan yang menohok.
Menurut Pigai, pernyataan Sekjen PDI-P berbanding terbalik dengan apa yang partai tersebut kerjakan di pemerintahan.
“PDI-P dan pemerintahnya saat ini diisi oleh partai rasialis,” ujar Pigai seperti dikutip GenPI.co dari akun Twitter-nya pada Senin (25/1).
Pigai blak-blakkan menyebut sejak PDI-P dan Presiden Jokowi berkuasa, pola rasisme tumbuh secara masif.
BACA JUGA: Natalius Pigai Bongkar Fakta Mengerikan, Komnas HAM Terpojok
Dengan percaya diri, Pigai membeberkan bukti nyata untuk mendukung pernyataan tersebut.
“Mau bantah? Dari 34 menteri, satu menteri dari Papua saja tidak ada,” tegas Pigai.
Ketiadaan menteri asal Papua di Kabinet Indonesia Maju, bagi Pigai merupakan bukti bahwa prinsip kesetaraan tersebut belum dijalankan dengan baik.
Oleh karena itu, Pigai membeberkan pernyataan tegas untuk Sekjen PDI-P agar tidak perlu berpura-pura berbicara persatuan dan kebhinekaan.
“Semua itu utopis,” pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News