GenPI.co - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), mengatakan buzzer pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus ditertibkan membuat demokrasi rapuh.
Seperti halnya keberadaan Ambroncius Nababan dan Permadi Arya alias Abu Janda yang kini tengah dipolisikan.
BACA JUGA: Rocky Gerung Sindir dan Tertawakan Abu Janda, Jleb Banget
"Secara politik mungkin pemerintan tidak memerlukan buzzer, terlebih koalisi pemerintah telah menguasai parlemen secara total," ujar Dedi dalam keterangannya, Minggu (31/1).
Ia mengamini bahwa kekuasaan Presiden Jokowi tidak saja berbicara pemerintahan, melainkan juga soal kelangsungan partai politik yang memerlukan popularitas.
Oleh karenanya, keberadaan buzzer tidak hanya digunakan untuk legitimasi kebijakan, melainkan juga untuk mendistribusikan pesan agar selalu terlihat baik di mata publik.
"Juga agar kebijakan pemerintah selalu memiliki dukungan publik melalui buzzer," kata Dedi.
Namun demikian, Dedi melihat kondisi saat ini yang membuat demokrasi menjadi rapuh karena buzzer sudah merongrong kepercayaan publik.
BACA JUGA: Analisis PPATK Status Rekening FPI yang Diblokir, Nih Hasilnya
"Sudah waktunya ada penertiban dari sisi hukum, terlebih kita punya Kapolri baru. Harapannya propaganda politik mesti diakhiri," pungkas Dedi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News