GenPI.co - Ferdinand Hutahaean merasa lucu dengan pertanyaan Jusuf Kalla (JK) mengenai cara mengkritik pemerintah agar tak dipanggil polisi
JK sendiri melemparkan pertanyaan terserbut di Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat (12/2).
BACA JUGA: Sindir Jokowi, Ucapan Jusuf Kalla Bikin Melongo
“Apakah beliau tidak melihat realitas yang terjadi?,” eks kader Partai Demokrat itu Sabtu (13/2) malam sebagai respons atas pernyataan JK itu.
Ferdinand lantas membeber bahwa aturan soal kritik mengkritik ini diatur dalam beberapa aturan. Termasuk di antaranya adalah UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
UU ITE itu dikatakan sudah ada sejak JK mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kursi pemerintahan.
Ia menambahkan bahwa UU itu juga telah dievaluasi saat JK sekali lagi berada di kursi pemerintahan bersama Joko Widodo.
“Justru itu membuat saya heran dengan pernyataan Pak JK, karena beliau adalah bagian dari lima tahun pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang berusia enam tahun," tuturnya.
Lebih lanjut Ferdinand mengatakan bahwa pernyataan JK sendiri adalah sebuah kritik.
BACA JUGA: Dini Hari, Mahfud MD Respons Ucapan JK! Tegas dan Tak Main-main
Itu membuktikan bahwa mereka sendiri mengkritik sembari mendengungkan kepada masyarakat bahwa pemerintah antikritik.
“Pernyataan Pak JK itu, kan adalah sebuah kritik dalam bentuk narasi pura-pura bertanya," beber dia.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa isu kritik ini adalah propaganda yang sengaja digoreng untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi jelang Pemilu 2024.
Apa lagi upaya oposisi untuk mendesak revisi UU Pemilu 2024 agar bisa diselenggarakan pada 2022 menjadi kandas di tengah jalan.
"Sudahlah, ini semua mainan politik recehan yang tak akan mampu mendegradasi kepercayaan masyarakat kepada Jokowi," tandas dia. (JPNN/GenPI)
BACA JUGA: PKS Bersikukuh Revisi UU Pemilu Harus Jalan, Ternyata Karena...
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News