GenPI.co - Dewan Pengawas KPK diminta untuk memantau secara ketat penyelidikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 wilayah Jabodetabek.
Pasalnya ada dugaan oknum-oknum di internal lembaga antirasuah itu yang berupaya mengganggu upaya penuntasan kasus yang melibatkan eks Mensos Juliari Batubara tersebut.
BACA JUGA: Istana Bereaksi dengan Ucapan JK, Tanggapan pun Dilontarkan
Hal itu dibeber Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangan yang diterima, Senin (15/2).
“Jangan sampai ada upaya-upaya sistematis atau intervensi dari internal KPK yang berusaha menggagalkan kerja tim penyidik," ucap dia
Kecurigaan ICW muncul dari KPK yang terkesan enggan memanggil sejumlah orang yang diduga mengetahui kasus ini.
“Terutama oknum-oknum politisi yang selama ini santer diberitakan media," katanya.
Di antara orang-orang itu adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus.
Ia dijadwalkan diperiksa pada Rabu (27/1) tapi urung dilakukan lantaran mengklaim belum menerima surat panggilan dari penyidik.
Hingga kini, tim penyidik belum menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Ihsan Yunus.
BACA JUGA: Menag Yaqut Salah? MUI Tiba-tiba Beri Pernyataan Menohok
Hal itu kemudian memberikan kesan jika kasus korupsi ini sengaja dilokalisasi pada Juliari saja.
Alasan lain, lanjut Kurniawan, adalah mengenai korporasi-korporasi tertentu yang diberikan proyek pengadaan paket bansos tersebut.
Aturan LKPP, penunjukan langsung dalam keadaan darurat dapat dibenarkan jika korporasi tersebut pernah terlibat dalam pengadaan pemerintah dengan produk barang atau jasa yang sama.
Namun berdasarkan pengamatan ICW, ada beberapa korporasi yang baru berdiri namun langsung diberikan proyek.
Hal ini menurut Kurniawan harus ditelaah lebih lanjut.(JPNN/GenPI)
BACA JUGA: Marzuki Alie Beraksi, Rahasia SBY Soal Mengawati pun Dibeber
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News