GenPI.co - Menko Pulhulkam Mahfud MD membeber soal bagaimana hukum harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal itu ia terangkan dalam saat menjadi narasumber pada Rapim Polri Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Selasa (16/2).
BACA JUGA: Wacana Revisi UU ITE, Reaksi Mahfud MD Sungguh Mengejutkan
"Hukum bukan alat untuk menjadi menang tapi alat untuk menjalin harmoni dan kebersamaan,” ucap dia.
Oleh karena itu, tidak semua kasus harus dibawa ke pengadilan. Ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan mediasi.
Lebih jauh mantan Ketua MK ini menjelaskan tiga fungsi dan tujuan hukum yakni yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebutkan, hukum punya tiga fungsi dan tujuan yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
“Bila kepastian tidak cukup, maka harus ada keadilan, karena yang pasti itu belum tentu adil,” ungkap Mahfud.
Meski begitu, sambung dia, Hukum bisa mengesampingkan keadilan dan kepastian manakala keadilan dan kepastian diterapkan tidak bermanfaat atau malah membahayakan.
“Oleh karena itu, penegakan hukum harus manusiawi sesuai dengan tujuan negara," jelas politikus kelahiran Madura itu.
BACA JUGA: Marzuki Alie Sanjung Ibas Setinggi Langit, Kalau AHY Bagaimana?
Mahfud kemudian mencontohkan bagaimana hukum diimplementasikan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
Ia menyebut TNI dan Polri harus dalam satu barisan dan sikap untuk menegakkan protokol kesehatan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.
Cara penegakkan hukum dalam konteks ini dimulai dengan tindakan persuasif.
Jika sikap persuasif tidak efektif dan masih melanggar maka administratif atau denda.
"Masih mangkir, masih ngeyel, maka hukum pidana, itu tindakan tertinggi," ucapnya.(ant)
BACA JUGA: Makin Panas! Jusuf Kalla Buka Suara Lagi Soal Kritik Pemerintah
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News