GenPI.co - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan revisi UU Pemilu perlu untuk menyelamatkan demokrasi yang sehat.
Mardani menjelaskan, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia per Februari 2021, mayoritas masyarakat menolak Pilkada digelar serentak dengan Pilpres-Pileg di 2024.
"Bagaimanapun suara publik perlu didengar, survei yang mengonfirmasi pentingnya revisi dan amat beralasan sebenarnya," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (18/2).
BACA JUGA: Sering Dicap Buzzer, Denny Siregar: PKS dan FPI, Jihad Medsos
Mardani menambahkan, jika tetap memaksakan serentak di 2024, pemilih akan kesulitan untuk memilah isu lokal-nasional beserta eksekutif dan legislatif.
Pemerintahan presidensial yang efektif juga sulit tercapai baik di tingkat lokal atau nasional.
"Belum lagi proses pencalonan akan menyulitkan parpol karena jarak Pileg dan Pilkada yang berdekatan," jelasnya.
Ketua DPP PKS ini menekankan, revisi perlu didasarkan pada kepentingan publik jangka panjang.
Hal substansial paling utama, demokrasi pun akan sehat karena masyarakat menikmati dan tidak terbebani dengan pemilu yang maraton.
"Harus diakui, jika berkaca pada Pemilu 2019 kemarin, gelaran Pileg tenggelam oleh ingar-bingar Pilpres," ujar dia.
Dia menambahkan, parpol yang baik ialah yang banyak berinteraksi dan terhubung dengan publik.
BACA JUGA: Ahmad Syaikhu Yakin PKS Sabet Banyak Kursi di Pilkada DKI
Jika interaksi terjadi lima tahun sekali, tahun-tahun berikutnya akan ada jarak dan ini membuat oligarki di parpol makin kuat. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News