GenPI.co - Pengamat komunikasi politik, Gunawan Witjaksono menyoroti cara berpolitik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ketidakharmonisan di tubuh Partai Demokrat menjadi cikal bakal utama kegaduhan ini.
BACA JUGA: Duet Anies-AHY di Pilpres Curi Perhatian, Modal Politiknya Wow
Dalam kehidupan partai politik yang mengandalkan konstituen, Gunawan memandang kegaduhan ini memang berpotensi menurunkan kredibilitas AHY sekaligus Partai Demokrat.
Menurut Gunawan, suara-suara kekecewaan dari para kader di bawah kepemimpinannya, seharusnya bisa terbaca oleh AHY.
Sebagai ketua umum, AHY wajib untuk mengakomodir suara-suara kekecewaan tersebut.
“Metode memecat seharusnya tidak dilakukan. Alangkah lebih baik untuk didialogkan,” ujar Gunawan kepada GenPI.co, Sabtu (6/3/2021).
Jika opsi dialog diutamakan, mau tidak mau kedua kubu ini harus saling mengalah.
Menurut Gunawan, opsi pemecatan dalam segi komunikasi politik kurang baik.
Hal itu menandakan ada komunikasi dari pihak pro dan kontra yang tidak sejalan dan tak menemukan kata sepakat.
“Ya, kira-kira begitu (otoriter), atau mungkin sekarang bukan otoriter lagi ya, melainkan oligarki,” katanya.
Tak bisa dimungkiri, kesan partai keluarga memang begitu kental di tubuh Demokrat.
Hal itu yang membuat para kader maupun mantan kader, termasuk Max Sopacua juga mengatakan ingin mengembalikan Partai Demokrat ke titik awal tujuan pendirian. Sekaligus, menjauhkan Demokrat dari partai keluarga.
Sebelumnya, kisruh internal Partai Demokrat akhirnya bermuara ke Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatra Utara.
KLB yang diklaim legal dan sesuai mekanisme partai itu memutuskan KSP Moeldoko sebagai ketua umum baru.
BACA JUGA: Jalan Mulus Moeldoko Raih Jabatan Ketum Demokrat, AHY Tersingkir
Kendati demikian, Demokrat versi AHY mengeklaim sebaliknya, bahwa KLB di Sumut itu tidak sah.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News