GenPI.co - Pengamat hukum Teuku Syahrul Ansari mengatakan bahwa argumen politik terkait isu kudeta Partai Demokat (PD) yang bergulir saat ini sama sekali tidak menyinggung ketentuan dalam hukum positif di Indonesia.
“Khususnya yang terkait dalam UU Partai Politik. Perdebatan mereka sama sekali tidak menyinggung soal itu,” katanya dalam kanal YouTube Bravos Radio Indonesia yang dikutip pada Selasa (8/3).
BACA JUGA: Selain AHY, Marzuki Alie CS Juga Gugat 2 Petinggi Demokrat ini
Menurut Syahrul, undang-undang tersebut disusun agar partai politik bisa menjadi tonggak demokrasi di Indonesia.
“Partai politik harus menjadi artikulasi dari rakyat untuk ikut serta berpartisipasi dalam demokrasi atau pembangunan yang menyangkut soal hak-hak rakyat,” ujarnya.
Pengajar di Universitas Al-Azhar itu menegaskan bahwa hukum rimba tak berlaku di masyarakat. Namun, persoalan yang sedang bergulir terkesan layaknya sedang menerapkan hukum rimba.
“Hukumnya bukan siapa yang kuat, dia yang menang. Dalam dunia politik Indonesia, kan, ada hukum yang juga masih berpegang pada kerangka etik,” paparnya.
Syahrul menjelaskan bahwa di atas kerangka hukum, ada etika yang harus ditaati oleh orang-orang.
“Etika itu mengatur perilaku-perilaku yang dianggap baik dan bisa saling melindungi dan menghargai. Dengan proses politik yang benar, kita akan menghasilkan pemimpin bangsa yang benar,” jelasnya.
BACA JUGA: Pengamat Sebut AHY Tak Pedulikan Apa-apa lagi, yang Penting...
Sebaagaimana diketahui, kubu kontra-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diketahui menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Deliserdang, Jumat (5/3).
Dalam KLB itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko resmi terpilih sebagai Ketua Umum PD. Sementara itu, mantan kader PD Marzuki Alie ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina.
Anggota KLB juga menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dinyatakan telah demisioner.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News